RIAUIN.COM - Pemerintah Kabupaten Bengkalis mulai menyusun langkah taktis untuk melepaskan ketergantungan pendapatan daerah dari sektor minyak dan gas bumi. Sektor perikanan dan perkebunan kini dibidik menjadi mesin pertumbuhan ekonomi baru di wilayah pesisir Provinsi Riau guna menyumbang devisa bagi negara.
Rencana strategis ini dibahas dalam pertemuan antara Pemerintah Kabupaten Bengkalis dan jajaran Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Bengkalis di Kantor Bupati Bengkalis, Kamis (16/7/2026). Sinergi kedua pihak difokuskan pada pemangkasan hambatan logistik dan birokrasi ekspor bagi para pelaku usaha daerah.
Wakil Bupati Bengkalis Bagus Santoso menyatakan bahwa wilayahnya menyimpan kekayaan alam pesisir dan daratan yang sangat melimpah. Namun, sejauh ini komoditas tersebut belum dikelola secara maksimal untuk menembus pasar global.
"Kita harus memaksimalkan hasil laut dan budidaya lokal untuk kebutuhan pasar ekspor dan mengoptimalkan tata kelola hasil bumi daerah agar memiliki nilai tambah yang tinggi di pasar luar negeri," ujar Bagus Santoso saat ditemui seusai pertemuan.
Menurut Bagus Santoso, penguatan komoditas lokal agar berstandar internasional menjadi harga mati. Selama ini, rantai pasok perdagangan luar negeri dari Riau masih kerap terbentur regulasi pelabuhan dan standardisasi produk. Dengan menggandeng pihak Bea Cukai, pemerintah daerah berharap rantai birokrasi tersebut bisa dipangkas demi mempermudah eksportir lokal.
Sementara itu, Kepala KPPBC TMP C Bengkalis Novryansyah menekankan bahwa penguatan komoditas unggulan daerah atau community processor merupakan benteng pertahanan ekonomi yang penting. Bea Cukai berkomitmen mengawal kelancaran arus barang keluar tanpa mengabaikan fungsi pengawasan pintu masuk negara.
"Apa yang sudah ada sekarang ini sudah baik, tapi kita bisa lebih baik lagi. Melindungi negara ini justru sangat terkait dengan bagaimana kita mengelola barang-barang yang masuk dan keluar," kata Novryansyah.
Novryansyah juga menambahkan bahwa ego sektoral antarinstansi harus dibuang jauh-jauh agar hambatan di lapangan bisa diselesaikan dengan cepat. Kolaborasi yang solid dinilai menjadi kunci utama agar potensi ekonomi di pulau terluar Riau ini bisa berkontribusi langsung pada penerimaan kas negara.
Dalam pembahasan taktis tersebut, Bagus Santoso turut didampingi oleh Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM Johansyah Syafri beserta jajaran kepala organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis. (Bil)