Dinas Peternakan Riau Luncurkan Ambulans Hewan dan Fasilitas Karantina Berbayar

RIAUIN.COM - Pemerintah Provinsi Riau memperluas cakupan layanan medis penanganan zoonosis dengan mengoperasikan satu unit ambulans khusus hewan serta fasilitas karantina berbayar. Langkah ini diambil untuk mengantisipasi kedaruratan medis satwa domestik sekaligus menekan risiko penyebaran virus rabies di wilayah perkotaan.

Fasilitas baru tersebut diintegrasikan di bawah pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan (LVKH) Provinsi Riau di Jalan Hangtuah Ujung, Kota Pekanbaru. Peresmian operasional ini dilakukan bersamaan dengan pembukaan program imunisasi massal bagi hewan penular rabies (HPR) di tingkat provinsi, Kamis (2/7/2026).

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Mimi Yuliani menjelaskan bahwa mobilitas warga yang tinggi kerap memicu penelantaran hewan peliharaan sementara waktu. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan kerentanan satwa terhadap penyakit menular jika tidak ditempatkan di lingkungan yang terpantau oleh tenaga medis.

"Kami menyediakan akomodasi khusus dengan tarif Rp 55.000 per malam yang dilengkapi sistem pendingin ruang. Layanan ini menjadi solusi bagi masyarakat yang bermobilitas ke luar daerah agar satwa domestik mereka tetap mendapatkan pengawasan klinis yang memadai," ujar Mimi di Pekanbaru, Kamis siang.

Selain ruang penitipan, penambahan unit ambulans khusus menjadi prioritas untuk menjangkau kasus-kasus kedaruratan di lapangan yang membutuhkan penanganan laboratorium segera. Petugas medis veteriner akan dikerahkan untuk melakukan sistem jemput bola terhadap hewan yang membutuhkan tindakan darurat.

"Fasilitas evakuasi satwa ini dirancang untuk merespons laporan warga terkait kondisi darurat medik. Petugas kami akan melakukan penjemputan dan pengantaran langsung menuju klinik pemprov," kata Mimi menambahkan.

Ditemui di lokasi yang sama, Pelaksana Tugas Gubernur Riau SF Hariyanto menyatakan bahwa standardisasi pelayanan kesehatan hewan di Riau harus mulai mendekati kebutuhan urban. Pengawasan satwa peliharaan yang terintegrasi oleh pemda dinilai efektif mengurangi interaksi liar satwa dengan vektor penyakit di lingkungan permukiman.

"Sekarang masyarakat di Pekanbaru tidak perlu cemas saat harus meninggalkan hewan peliharaannya. Pemerintah daerah mengelola langsung fasilitas ini dengan standar keamanan yang terjaga, lengkap dengan pemantauan kamera pengawas serta perawatan dari dokter hewan yang bersiaga," kata SF Hariyanto. (Bil)