Kolaborasi Lintas Sektor, Pemprov Riau Bentuk Enam Gugus Tugas Khusus demi Amankan Sektor Energi dan Pajak

RIAUIN.COM - Pemerintah Provinsi Riau mengambil langkah taktis dalam mengamankan sektor energi nasional sekaligus mendongkrak optimalisasi pendapatan daerah. Langkah tersebut diwujudkan melalui pembentukan enam satuan tugas khusus lintas sektoral yang berfokus pada penyelesaian hambatan investasi dan penegakan hukum di lapangan.

Rencana strategis ini dipaparkan langsung oleh Pelaksana Tugas Gubernur Riau SF Hariyanto saat menerima kunjungan kerja Komandan Sesko TNI Marsdya TNI Khairil Lubis di Menara Lancang Kuning, Pekanbaru, Senin (29/6/2026). Salah satu fokus yang menjadi perhatian serius adalah pengawalan terhadap target produksi minyak bumi nasional di Blok Rokan.

"Saat ini Riau memegang peranan krusial dengan target 622 proyek sumur migas baru. Angka ini mencakup sekitar 65 persen dari rencana nasional demi mengejar target satu juta barel per hari pada tahun 2030," ujar SF Hariyanto.

Menurut dia, kehadiran gugus tugas khusus yang melibatkan TNI, Polri, Kejaksaan, dan SKK Migas ini bertujuan untuk mengurai kendala nonteknis yang sering menghambat operasional di wilayah kerja migas tersebut.

Pengamanan Pendapatan Daerah dan Sektor Pajak
Selain sektor energi, pemerintah daerah juga mengarahkan fokus pada penguatan fiskal melalui Satgas Optimalisasi Pendapatan Daerah. Penertiban ini dibagi ke dalam tiga klaster kerja bersama aparat penegak hukum untuk meminimalisasi kebocoran potensi pajak.

Klaster Pertama: Kerja sama dengan Polda Riau untuk menyasar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan pajak alat berat.

Klaster Kedua: Kolaborasi bersama Kejaksaan Tinggi Riau untuk mengawal pajak bahan bakar serta pajak air permukaan.

Klaster Ketiga: Pengawasan sektor Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) dengan dukungan penuh dari TNI AD.

"Penguatan fiskal daerah adalah pilar penting. Melalui tiga klaster satgas ini, kita ingin memastikan seluruh potensi pendapatan, mulai dari kendaraan bermotor hingga sektor galian C, bisa diserap secara maksimal untuk pembangunan daerah," kata SF Hariyanto.

Penyelamatan Ratusan Ribu Hektare Kawasan Hutan
Langkah terintegrasi ini juga menyasar pada penertiban ruang dan kelestarian lingkungan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025, Satgas Penertiban Kawasan Hutan di Riau dilaporkan telah berhasil menguasai kembali ratusan ribu hektare lahan dari perambah ilegal.

"Hingga saat ini, kawasan hutan yang berhasil diselamatkan dan dikuasai kembali dari perambahan ilegal sudah mencapai 331.838 hektare. Ini menjadi salah satu capaian penyelamatan hutan terbesar di Indonesia," ucap SF Hariyanto.

Kerja sama penegakan hukum ini sekaligus diarahkan untuk mempercepat pemulihan kawasan konservasi di Taman Nasional Tesso Nilo. Di samping itu, pencegahan kebakaran hutan dan lahan tetap disiagakan melalui perpanjangan status siaga darurat karhutla yang berlaku sejak 13 Februari hingga 30 November 2026.

Proteksi Wilayah Pesisir dari Kejahatan Lintas Negara
Letak geografis Riau yang berbatasan langsung dengan selat internasional menjadikannya wilayah yang rawan terhadap kejahatan transnasional. Untuk itu, Pemprov Riau turut memperkuat Satgas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) serta Satgas Penanganan Narkotika.

"Provinsi Riau berada di jalur pesisir yang berhadapan langsung dengan negara tetangga. Kewaspadaan terhadap perdagangan orang dan penyelundupan narkoba harus diperkuat lewat penanganan terpadu bersama Imigrasi, Bea Cukai, dan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia," kata SF Hariyanto.

Melalui koordinasi intensif bersama Sesko TNI dalam penyusunan rencana kontingensi ini, Pemprov Riau berharap seluruh instrumen kerja yang dibentuk mampu mendeteksi dan mengantisipasi potensi krisis di daerah sejak dini. (Bil)