DPRD Riau Prioritaskan Ranperda Pendapatan untuk Dongkrak Fiskal Daerah

RIAUIN.COM - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau berkomitmen mempercepat pengesahan sejumlah rancangan peraturan daerah yang berorientasi pada sektor ekonomi. Langkah ini diambil sebagai upaya strategis untuk memperkuat struktur fiskal dan mengoptimalkan target pendapatan asli daerah di Bumi Lancang Kuning.

Komitmen tersebut mengemuka dalam rapat dengar pendapat dan silaturahmi antara legislatif dan eksekutif di Pekanbaru, Senin (22/6/2026). Pertemuan ini difungsikan sebagai ruang evaluasi terhadap kondisi keuangan daerah serta percepatan regulasi yang sempat tertunda.

Ketua DPRD Riau Kaderismanto menyatakan, seluruh fraksi di parlemen memiliki pandangan yang sama dalam mendorong regulasi yang berkaitan langsung dengan sumber pendapatan. Menurut dia, percepatan payung hukum ini menjadi prioritas agar instrumen penopang anggaran daerah dapat berjalan lebih maksimal sebelum tahun anggaran berakhir.

Legislatif juga memastikan dukungan penuh terhadap pemenuhan target pembangunan yang telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Pihak dewan membuka ruang koordinasi yang lebih intensif agar program kerja yang menjadi tanggung jawab kepala daerah tidak terkendala aturan teknis.

Merespons fokus legislatif tersebut, Pelaksana Tugas Gubernur Riau SF Hariyanto meminta jajaran eksekutif untuk lebih responsif terhadap masukan dari parlemen. Keharmonisan hubungan kerja kedua lembaga dinilai menjadi faktor penentu kelancaran implementasi kebijakan publik di lapangan.

Guna memastikan sumbatan komunikasi tidak menghambat agenda strategis ini, Pemerintah Provinsi Riau menugaskan Sekretaris Dewan Riau Renaldi sebagai intermedian langsung. Sekretaris dewan diinstruksikan menyusun laporan berkala mengenai kendala teknis dan aspirasi legislatif agar bisa segera dicarikan solusi di tingkat pimpinan.

Rapat koordinasi ini turut dihadiri oleh jajaran Wakil Ketua DPRD Riau, di antaranya Parisman Ihwan dan Budiman, sejumlah ketua fraksi, serta para pejabat tinggi pratama di lingkungan pemerintah provinsi. (Bil)