BPBD Kuansing Kumpulkan Data Lintas Sektor untuk Tetapkan Status Siaga Karhutla

RIAUIN.COM - Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, Riau, mulai menghimpun rekomendasi teknis dan akurasi data dari berbagai instansi kedinasan. Langkah ini menjadi dasar krusial sebelum pemerintah daerah resmi mengetok palu penetapan status siaga darurat bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla tahun ini.

Upaya percepatan pemetaan data tersebut digodok dalam pertemuan lintas sektor yang berlangsung di Ruang Rapat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kuantan Singingi. Kedatangan fenomena iklim El Nino yang memicu kemarau panjang menjadi alarm bagi otoritas setempat untuk tidak menunda mitigasi.

Kepala Pelaksana BPBD Kuantan Singingi Yulizar menyatakan, validasi data dan masukan dari tiap sektor merupakan syarat mutlak. Dari indikator-indikator teknis itulah status siaga darurat di wilayah Kuantan Singingi nantinya bisa dipertanggungjawabkan secara hukum dan penanganan di lapangan bisa berjalan cepat.

Yulizar memastikan bahwa instansi teknis pada dasarnya sudah dalam posisi siap siaga. Kendati demikian, koordinasi ini mendesak dilakukan agar ego sektoral bisa dipangkas dan pembagian kewenangan saat pemadaman maupun evakuasi tidak tumpang-tindih.

Sinergi data ini melibatkan instansi penunjang seperti Dinas Kesehatan yang diwakili Sekretaris Dinas Maulina Reza, Dinas Kominfos yang dihadiri Sekretaris Dinas Hevi H Antoni, hingga Satuan Polisi Pamong Praja. Hadir pula perwakilan dari Dinas Sosial PMD, Dinas Pertanian, Dinas Perhubungan, serta Dinas Lingkungan Hidup.

Asisten III Sekretariat Daerah Kuantan Singingi Azhar mengingatkan, argumentasi teknis dan kekuatan personel di lapangan harus bersandar pada data yang riil. Tanpa pemetaan wilayah rawan yang akurat, penetapan status siaga tidak akan berdampak signifikan pada penurunan risiko kebakaran di area hutan maupun lahan masyarakat.

Melalui komitmen bersama ini, Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi membidik target penguatan mitigasi dini. Langkah taktis ini diambil demi menekan dampak kerusakan lingkungan hidup sekaligus melindungi warga dari ancaman kabut asap infeksi saluran pernapasan akut yang kerap mengekor pascabencana karhutla. (Bil)