Riau Butuh Sinkronisasi Pusat-Daerah demi Kejar Target Investasi Rp 72,5 Triliun

RIAUIN.COM - Pemerintah Provinsi Riau membutuhkan penguatan kebijakan dan fasilitasi penyelesaian hambatan usaha dari pemerintah pusat guna mendongkrak realisasi investasi tahun ini. Sinkronisasi kebijakan antara pusat dan daerah dinilai menjadi kunci utama mengingat capaian pada tiga bulan pertama tahun 2026 baru menyentuh sebagian kecil dari total target tahunan yang dipatok sebesar Rp 72,5 triliun.

Berdasarkan data kuartal pertama yang dihimpun, investasi yang masuk ke Bumi Lancang Kuning pada periode Januari hingga Maret mencatatkan angka Rp 12,85 triliun. Angka tersebut baru memenuhi sekitar 17,7 persen dari keseluruhan target tahunan. Meski demikian, performa ini menempatkan Riau di peringkat ketiga di wilayah regional Sumatera, baik untuk penanaman modal dalam negeri maupun modal asing. Secara nasional, posisi Riau berada di urutan ke-15.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Riau Vera Angelika OK mengungkapkan, modal domestik masih mendominasi pergerakan ekonomi di daerahnya. Penanaman modal dalam negeri menyumbang Rp 9,6 triliun dan bertengger di peringkat ke-10 nasional. Sementara itu, penanaman modal asing tercatat sebesar 197,01 juta dollar AS atau setara dengan Rp 3,25 triliun.

Vera Angelika OK menjelaskan bahwa realisasi awal tahun ini menegaskan daya tarik Riau di koridor Sumatera yang tetap kokoh di mata para pemilik modal. Namun, langkah strategis ke depan tidak lagi sekadar menarik modal mentah, melainkan beralih ke arah penguatan hilirisasi demi mendongkrak nilai tambah ekonomi lokal serta merintis ekosistem ekonomi hijau.

Dari sisi spasial, investasi di Riau masih terpusat di kawasan pesisir dan pusat urban. Kota Dumai menjadi magnet utama dengan menyedot investasi sebesar Rp 3,05 triliun, disusul Kota Pekanbaru yang meraup Rp 2,55 triliun. Tiga wilayah lain yang menjadi penopang utama adalah Kabupaten Indragiri Hilir dengan Rp 1,74 triliun, Kabupaten Rokan Hilir senilai Rp 1,13 triliun, dan Kabupaten Pelalawan sebesar Rp 1,04 triliun.

Struktur investasi asing di Riau masih memperlihatkan ketergantungan yang tinggi pada investor regional. Singapura menjadi negara asal investor terbesar dengan porsi mencapai 70,77 persen atau berkontribusi sekitar Rp 2,3 triliun. Selebihnya, aliran modal asing mengalir dari Malaysia serta beberapa negara kawasan kepulauan seperti Bermuda, Seychelles, dan Kepulauan Virgin Inggris.

Sektor industri makanan serta sektor tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan masih menjadi tulang punggung utama dengan akumulasi nilai masing-masing sebesar Rp 2,825 triliun dan Rp 2,24 triliun. Diikuti oleh sektor industri kimia dan farmasi sebesar Rp 1,83 triliun, perumahan serta kawasan industri senilai Rp 1,12 triliun, dan sektor pertambangan yang menyumbang Rp 1,05 triliun. Gabungan kelima sektor ini menguasai lebih dari 70 persen kue investasi di Riau.

Guna memacu sisa target investasi di kuartal berikutnya, Pemprov Riau kini menggantungkan harapan pada sejumlah proyek infrastruktur dan energi bersih yang sedang berjalan. Proyek pengungkit tersebut meliputi pembangunan jalan tol lingkar Pekanbaru untuk ruas Rengat-Pekanbaru, pengembangan Kawasan Industri Buruk Bakul, serta proyek ambisius Pembangkit Listrik Tenaga Surya berkapasitas 2 gigawatt di Pulau Rangsang.

Di sisi internal, perbaikan tata kelola birokrasi dan layanan publik terus dipacu. Langkah ini merujuk pada instruksi Pelaksana Tugas Gubernur Riau SF Hariyanto yang menekankan penguatan kapasitas sumber daya manusia aparatur. Pelayanan yang prima diharapkan mampu menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif sehingga keran investasi terus terbuka dan mampu menyerap tenaga kerja lokal secara optimal. -Juh