Masa Depan Jurnalisme Indonesia di Tengah Sepinya Mahasiswa Jurusan Jurnalistik

DUNIA jurnalisme Indonesia saat ini sedang berada di persimpangan jalan yang paling kritis dalam sejarahnya. Bukan hanya karena gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) massal, tetapi juga karena fondasi regenerasinya mulai rapuh. Fenomena paling nyata adalah menurunnya minat generasi muda terhadap program studi jurnalistik di berbagai perguruan tinggi. Di beberapa kampus, jumlah mahasiswa jurusan atau program studi jurnalistik bahkan kurang dari sepuluh orang per angkatan. Pertanyaannya, apakah ini pertanda bahwa jurnalisme Indonesia benar-benar akan suram? Ataukah ini hanya fase transisi menuju bentuk baru yang lebih adaptif?

Setidaknya ada tiga faktor utama yang menyebabkan generasi muda mulai berpaling dari dunia jurnalistik. Pertama, krisis ekonomi dan profesionalisme yang melanda industri media. Ketua Dewan Pers, Komaruddin Hidayat, dalam Catatan Akhir Tahun Dewan Pers 2025 mengutip data AJI yang menyebutkan lebih dari 800 pekerja media mengalami PHK sejak 2024 hingga Juli 2025. Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) bahkan menyebut angka sebenarnya mencapai lebih dari 1.000 jurnalis yang terkena PHK sepanjang 2025. Citra profesi wartawan yang dianggap berisiko tinggi dengan imbalan tidak sebanding, serta kekerasan terhadap jurnalis yang masih marak, membuat orang tua dan calon mahasiswa berpikir ulang.

Kedua, disrupsi digital dan persaingan dengan media sosial. Jurnalisme kini berkompetisi dengan algoritma dan banjir informasi dangkal. Fenomena one-man show—di mana satu jurnalis mengerjakan tugas tiga hingga empat orang—dinilai membahayakan kualitas berita. Di sisi lain, profesi content creator tampak lebih menjanjikan secara finansial. Ketiga, kurikulum yang ketinggalan zaman. Banyak calon mahasiswa masih menganggap jurnalistik sebagai bidang berat, kaku, dan hanya berkutat pada teori usang tanpa praktik memadai.

Padahal, jika kita melihat lebih dalam, jurusan Jurnalistik menyimpan segudang keunggulan yang seharusnya menjadi magnet bagi generasi muda. Jurusan ini menghasilkan lulusan yang kritis, teliti, dan rasional. Seorang jurnalis adalah gawang pertama penyaring informasi, yang harus akrab dengan prinsip cover both sides dan check and recheck. Di era disinformasi seperti sekarang, watak seperti ini sangat langka dan sangat dibutuhkan. Lebih dari itu, lulusan jurnalistik tidak hanya menjadi jurnalis, tetapi juga pekerja media dan industri kreatif. Prospek karirnya sangat luas: fotografi, videografi, desain, periklanan, hingga produksi konten digital. Lulusan bisa menjadi content creator, social media specialist, copywriter, public relations, travel blogger, atau editor.

Tak melulu menghafal, jurusan ini justru banyak memberikan praktik lapangan. Setelah beberapa semester, mahasiswa jurnalistik akan turun ke lapangan melakukan peliputan, menulis berita, membuat siaran, memproduksi film pendek, hingga membuat iklan. Tugas-tugas ini membentuk pribadi yang kreatif dan kaya ide. Mahasiswa jurnalistik pun tidak hanya jago menulis, tapi juga jago berbicara. Kemampuan komunikasi verbal sangat diasah, mulai dari menjalin komunikasi dengan narasumber hingga menyampaikan pesan secara lisan yang efektif. Mereka juga akrab dengan dunia storytelling—inti dari jurnalisme adalah bercerita—sehingga mampu menjadi "pendongeng" yang efektif. Tak ketinggalan, jurusan ini mengedepankan riset data. Karena harus memastikan berita akurat dan tidak berat sebelah, mahasiswa jurnalistik wajib menguasai riset data, sebuah keterampilan yang sangat berharga di era big data.

Dengan sederet keunggulan tersebut, seharusnya jurusan Jurnalistik tetap diminati. Lalu mengapa justru sepi peminat? Jawabannya bukan karena jurusannya tidak menarik, melainkan karena ekosistem industri media yang sedang terpuruk dan kurikulum yang belum sepenuhnya menangkap dinamika digital. Calon mahasiswa melihat masa depan yang suram karena minimnya jaminan karier dan kesejahteraan, bukan karena mereka tidak tertarik dengan ilmu jurnalistik itu sendiri.

Lalu, benarkah jurnalisme akan suram? Tidak. Setidaknya belum. Meskipun kondisi industri sedang terpuruk, kebutuhan akan jurnalisme berkualitas justru semakin mendesak. Di era banjir informasi dan hoaks, peran jurnalis profesional sebagai verifikator fakta dan penjaga pilar demokrasi tidak bisa digantikan oleh algoritma atau citizen journalism yang serampangan. Yang terjadi justru adalah fase seleksi alamiah, di mana media yang akan bertahan bukanlah yang terbesar atau terviral, melainkan yang paling kredibel dan dipercaya publik. Dewan Pers mencatat tiga isu utama yang menjadi tantangan media di tahun 2025: kemerdekaan pers, profesionalisme jurnalistik, dan keberlanjutan ekonomi media. Meskipun Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) 2025 berada di angka 69,44 (kategori "cukup bebas") dan peringkat Indonesia turun dari posisi 111 ke 127, ini bukan alasan untuk pesimis.

Langkah Kolaboratif

Untuk keluar dari krisis ini, diperlukan langkah kolaboratif dari perguruan tinggi, industri media, pemerintah, dan masyarakat. Pertama, rebranding kurikulum dan pendekatan kampus. Kurikulum jurnalistik harus diperbarui dengan memasukkan keterampilan digital, data journalism, pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) secara etis, dan produksi multimedia. Beberapa kampus bahkan mulai mempertimbangkan perubahan nama program studi menjadi "Jurnalistik dan Media Digital" agar lebih relevan. Praktik lapangan dan magang di industri media harus diperkuat, serta pelatihan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) sejak dini perlu digalakkan.

Kedua, yang tak kalah penting adalah Dana Jurnalisme dan dukungan pemerintah dengan keseimbangan independensi. Gagasan pembentukan Dana Jurnalisme Indonesia yang independen, profesional, dan akuntabel sangat konkret. Riset PR2Media 2025 merekomendasikan dana ini disalurkan untuk Dewan Pers, perusahaan pers, dan wartawan melalui skema hibah inovasi. Pemerintah juga perlu menciptakan persaingan usaha yang sehat antara platform digital global dan media lokal, serta merevisi Undang-Undang Hak Cipta agar karya jurnalistik memiliki pengakuan hak ekonomi yang lebih kuat.

Namun, dalam implementasinya, harus dipastikan adanya keseimbangan yang ketat agar kemerdekaan pers tidak ternodai. Sebagaimana diamanatkan Pasal 2 UU No. 40/1999, kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang harus dijamin, dilindungi, dan tidak boleh diintervensi oleh kekuasaan mana pun. Oleh karena itu, dana jurnalisme harus dikelola oleh lembaga independen yang terdiri dari perwakilan organisasi pers, Dewan Pers, akademisi, dan masyarakat sipil – tanpa dominasi unsur pemerintah atau kepentingan politik praktis. Model seperti press subsidies di Norwegia atau public media fund di Belanda bisa menjadi rujukan, di mana alokasi dana dilakukan oleh dewan redaksi mandiri, bukan birokrat. Hibah atau subsidi tidak boleh dikaitkan dengan loyalitas politik, kritik terhadap pemerintah, atau arahan redaksi. Setiap mekanisme penyaluran wajib memiliki firewall yang memisahkan pemberi dana dari keputusan redaksi, serta dibarengi sistem audit publik yang transparan.

Pemerintah harus membatasi diri hanya sebagai fasilitator ekosistem – misalnya melalui keringanan pajak untuk media lokal, mendorong platform digital membayar royalti berita (seperti yang diterapkan di Australia dan Kanada), serta menegakkan hukum persaingan sehat – tanpa pernah menjadi "donatur" yang bisa memengaruhi isi pemberitaan. Dana tidak boleh menjadi alat untuk membungkam kritik atau mengarahkan media menjadi corong pemerintah. Prinsip no strings attached harus menjadi batu uji: penerima dana bebas memberitakan sisi kritis terhadap kebijakan publik.

Dewan Pers sebagai lembaga independen perlu diberi peran lebih kuat dalam mengawasi penggunaan dana sekaligus memastikan bahwa bantuan tidak melanggar kode etik jurnalistik dan kemerdekaan redaksi. Di sinilah kompetensi wartawan yang telah dijalankan Dewan Pers selama ini – melalui Uji Kompetensi Wartawan (UKW) – dapat berfungsi sebagai alat seleksi yang objektif bagi penerima dana. UKW yang membedakan level wartawan dari muda hingga utama menjadi instrumen untuk memastikan bahwa bantuan diberikan kepada insan pers yang benar-benar profesional, terverifikasi kemampuannya, dan berkomitmen pada kode etik. Dengan demikian, dana tidak tersalurkan kepada oknum yang hanya mengaku wartawan tanpa memiliki kapasitas dan integritas. Syarat memiliki sertifikat kompetensi dari Dewan Pers dapat menjadi mekanisme gatekeeping yang sehat, sekaligus mendorong wartawan untuk terus meningkatkan kualitas diri melalui jenjang kompetensi.

Dengan keseimbangan ini – ditambah dengan prasyarat kompetensi sebagai pintu masuk – dana jurnalisme bukanlah "kue beracun" yang membunuh independensi, melainkan instrumen penyelamat yang memungkinkan pers tetap hidup dan menjalankan fungsi kontrol sosial tanpa harus mengorbankan integritas. UKW menjadi tameng sekaligus motor peningkatan profesionalisme. Sebab, sekaya apa pun dana, jika kemerdekaan pers tergerus atau jika penerima tidak kompeten, maka demokrasi kehilangan denyutnya.

Ketiga, memperkuat etika dan kode etik jurnalistik. Penguatan program sertifikasi dan penegakan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) secara ketat oleh organisasi pers sangat penting. Di era post-truth, standar verifikasi dan akurasi tidak boleh diturunkan hanya demi mengejar kecepatan. Inilah yang akan membedakan produk jurnalistik profesional dari konten viral yang tidak berintegritas. Keempat, sosialisasi ulang prospek karier yang lebih luas. Perguruan tinggi dan industri perlu bersama-sama menyosialisasikan bahwa lulusan jurnalistik tidak hanya bekerja di media tradisional. Mereka bisa menjadi data journalist, content strategist, corporate communication, media analyst, hingga podcaster profesional. Dengan demikian, calon mahasiswa melihat bahwa investasi pendidikan mereka memiliki prospek yang cerah dan beragam.

Menutup prodi jurnalistik bukanlah solusi, melainkan keputusan yang justru akan memperparah krisis regenerasi jurnalisme. Yang diperlukan adalah transformasi, bukan penghentian. Layaknya sebuah profesi mulia yang telah melalui berbagai ujian zaman, jurnalisme di Indonesia akan selalu mencari jalannya sendiri agar bisa bertahan, selama masih ada yang percaya bahwa kebenaran, akurasi, dan keberpihakan pada kepentingan publik adalah nilai yang tak ternilai. Panggilan untuk menjadi "teman pertama" bagi publik yang haus akan informasi jujur dan mendidik tidak akan pernah lekang oleh waktu. Jurnalisme mungkin sedang sakit, tapi belum mati. Dan dengan gotong royong semua elemen bangsa—kampus, industri, pemerintah, dan masyarakat—pilar keempat demokrasi ini pasti akan bangkit kembali. Karena pada akhirnya, jurnalisme bukan sekadar jurusan atau profesi. Ia adalah denyut nadi demokrasi. Dan selama demokrasi masih diperjuangkan, jurnalisme akan tetap hidup. ***

Assoc Prof Eka Putra ST MSc PhD. Penulis adalah dosen Ilmu Komunikasi Universitas Muhamadiyah Riau dan juga Pemimpin Redaksi Riauin.com.