Kuansing Dominasi Temuan Sembilan Titik Panas di Riau

RIAUIN.COM - Kabupaten Kuantan Singingi kini menjadi fokus kewaspadaan kebakaran hutan dan lahan setelah terdeteksi memiliki konsentrasi titik panas (hotspot) tertinggi di Provinsi Riau. Berdasarkan pantauan satelit pada Sabtu (18/4/2026), wilayah tersebut menyumbang enam dari total sembilan titik panas yang tersebar di Bumi Lancang Kuning.

Peningkatan aktivitas titik panas ini mengonfirmasi bahwa ancaman karhutla masih fluktuatif. Selain Kuantan Singingi, sebaran titik panas juga terdeteksi di Kabupaten Bengkalis, Siak, dan Kota Dumai yang masing-masing mencatatkan satu titik.

Forecaster On Duty BMKG Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru Yasir mengungkapkan bahwa tren kemunculan hotspot di Riau saat ini memang terpusat di wilayah selatan. Meski demikian, wilayah pesisir seperti Dumai dan Bengkalis tetap masuk dalam radar pengawasan intensif.

"Sebaran paling banyak hari ini di Kuantan Singingi. Untuk wilayah lain jumlahnya relatif lebih rendah," ujar Yasir dalam keterangannya di Pekanbaru.

Secara regional, kondisi di Pulau Sumatera menunjukkan dinamika serupa. Riau berada di posisi kedua sebagai penyumbang titik panas terbanyak setelah Sumatera Selatan yang mencatatkan 14 titik. Wilayah lain seperti Kepulauan Riau (3 titik), Jambi (2 titik), Bengkulu (2 titik), dan Sumatera Utara (1 titik) juga melaporkan adanya indikasi serupa.

BMKG menegaskan bahwa meski titik panas merupakan indikator suhu permukaan bumi yang tinggi, kehadirannya menjadi alarm bagi Satgas Karhutla untuk melakukan verifikasi lapangan. Langkah pencegahan menjadi sangat krusial mengingat faktor cuaca dan aktivitas pembukaan lahan oleh manusia seringkali memicu titik panas berubah menjadi titik api aktif.

Masyarakat kembali diingatkan untuk menghentikan praktik pembersihan lahan dengan cara dibakar. Pemerintah daerah diharapkan memperketat patroli darat dan pengawasan udara, terutama di titik-titik koordinat yang telah dipetakan satelit, guna mencegah munculnya kabut asap yang dapat melumpuhkan aktivitas ekonomi dan kesehatan publik. (*)