Pemprov Riau Prioritaskan Pelunasan Tunda Bayar Pendidikan Tahun Ini

RIAUIN.COM - Pemerintah Provinsi Riau menginstruksikan seluruh jajaran di sektor pendidikan untuk menghentikan sementara kegiatan non-prioritas demi mengejar target pelunasan kewajiban tunda bayar. Langkah ini diambil guna memastikan stabilitas finansial daerah tetap terjaga tanpa mengorbankan hak-hak penyelenggara pendidikan.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau Erisman Yahya mengungkapkan bahwa penyelesaian tunggakan pembayaran tersebut merupakan mandat langsung dari gubernur. Saat ini, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diwajibkan melakukan efisiensi ketat dengan hanya menjalankan agenda yang bersifat rutin dan mendesak.

"Instruksi gubernur sudah jelas, persoalan tunda bayar wajib tuntas pada tahun ini. Karena itu, kegiatan di OPD tidak diperkenankan jalan kecuali yang memang rutinitas," ujar Erisman Yahya saat ditemui pada Jumat (17/4/2026).

Selain fokus pada penyehatan anggaran di tingkat provinsi, otoritas pendidikan juga memperketat pengawasan di level satuan pendidikan. Para pengelola sekolah diminta memperkuat integritas dalam penggunaan dana Biaya Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) maupun Biaya Operasional Sekolah Daerah (BOSDA).

Menurut Erisman Yahya, ketertiban administrasi di sekolah menjadi benteng utama agar tidak muncul permasalahan hukum di kemudian hari. Ia menekankan bahwa transparansi dan akuntabilitas adalah harga mati yang harus dipenuhi oleh setiap kepala sekolah, bendahara, serta operator.

Sejalan dengan kebijakan tersebut, upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia terus digencarkan. Salah satunya melalui agenda bimbingan teknis mengenai tata cara pelaporan pertanggungjawaban keuangan yang digelar oleh Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA/SMK/SLB Kabupaten Pelalawan.

Pertemuan yang berlangsung di SMA Negeri 1 Pangkalan Kerinci pada Rabu (15/4/2026) tersebut juga menjadi momentum sosialisasi budaya efisiensi anggaran di lingkungan sekolah. Melalui pembekalan teknis ini, para pengelola dana pendidikan diharapkan mampu mengimplementasikan prinsip efisiensi penggunaan energi dan anggaran secara tepat sasaran. (Bil)