DPRD Riau Tuntaskan Pembahasan LKPJ 2025, Syahrial Abdi: Fokus Pembenahan BUMD dan Optimalisasi PAD

RIAUIN.COM – DPRD Provinsi Riau melalui Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah bersama seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menuntaskan finalisasi pembahasan LKPJ Tahun Anggaran 2025. Rapat tersebut digelar di ruang medium Kantor DPRD RIau, Selasa (14/4/2026).

Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Syahrial Abdi usai rapat menjelaskan, Pansus LKPJ melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program sepanjang tahun 2025. Evaluasi tersebut, tidak hanya menyoroti capaian positif, tetapi juga berbagai aspek yang masih perlu dibenahi dan dioptimalkan ke depan.

“Prinsipnya kita bersama Pansus menelaah seluruh peristiwa di tahun 2025. Mana yang sudah bagus kita apresiasi, dan yang belum optimal kita berikan catatan untuk diperbaiki,” ujarnya.

Dari hasil pembahasan, terdapat dua poin utama yang menjadi perhatian. Pertama, perlunya pembenahan serius terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Kedua, dorongan untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai dengan program Pemerintah Provinsi Riau.

Pansus juga menegaskan komitmen dalam mendukung peningkatan PAD, termasuk melalui pembentukan pansus khusus optimalisasi pendapatan daerah. Langkah ini turut mendapat dukungan dari Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

“Alhamdulillah, sekarang Forkopimda sudah satu suara untuk mendorong percepatan peningkatan PAD dengan pembenahan secara sistemik,” jelasnya.

Sebagai langkah konkret, dilakukan penguatan integritas pelayanan publik, khususnya di Unit Pelaksana Teknis (UPT), termasuk di kantor Samsat. Dalam pertemuan yang digelar sebelumnya, pihak Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) bersama kepolisian telah menyatakan komitmen untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas layanan.

“Semua sudah berkomitmen, ke depan tidak ada lagi praktik-praktik yang menyimpang dalam pengelolaan akun maupun pelayanan,” tambahnya.

Terkait pembentukan tim optimalisasi PAD, diakuinya masih terdapat sejumlah hal yang perlu disempurnakan dari pihak eksekutif. Saat ini, pembagian tugas antar unsur Forkopimda masih dalam tahap pembahasan guna memastikan langkah yang lebih efektif, terarah, dan tepat sasaran. -vie