RIAUIN.COM - Pemerintah Kota Pekanbaru mulai mengambil langkah konkret untuk membenahi karut-marut transportasi massal Trans Metro Pekanbaru (TMP). Selain menguji coba dua unit bus listrik ramah lingkungan, otoritas setempat berencana merombak total sistem pengelolaan dengan menggandeng pihak swasta melalui pola Buy The Service (BTS).
Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengungkapkan bahwa salah satu persoalan krusial yang mendesak untuk diselesaikan adalah durasi tunggu penumpang di halte yang saat ini masih melampaui 30 menit. Ketidakpastian jadwal ini dinilai menjadi penghambat utama warga beralih ke transportasi publik.
"Kami tidak sekadar memperbaiki armada, tetapi membenahi sistem secara menyeluruh, terutama terkait ketepatan waktu tunggu yang selama ini menjadi keluhan," ujar Agung Nugroho di Pekanbaru.
Guna meningkatkan profesionalisme layanan, Agung berwacana mengalihkan operasional TMP dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Perhubungan kepada pengelola profesional, mengadopsi model kesuksesan transportasi massal di Jakarta.
Melalui skema BTS, pemerintah nantinya akan membayar operator berdasarkan jarak tempuh (kilometer) yang dilayani. Sistem ini juga memungkinkan penerapan sanksi tegas jika armada gagal memenuhi standar pelayanan minimum.
"Jika terjadi keterlambatan karena waktu tunggu yang terlalu lama, tentu akan ada sanksi bagi pengelola. Pembayaran dilakukan sesuai kilometer yang ditempuh," tegas Agung.
Terkait penggunaan bus listrik, Agung menjelaskan bahwa langkah ini merupakan strategi jangka panjang untuk menekan emisi gas buang di perkotaan. Selain aspek lingkungan, transisi energi ini diambil sebagai langkah antisipatif menghadapi potensi kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di masa depan.
Seiring dengan uji coba armada listrik tersebut, Pemkot Pekanbaru juga tengah menyiapkan program peremajaan unit bus TMP yang sudah uzur serta revitalisasi sejumlah halte yang kondisinya memprihatinkan. Langkah ini diharapkan mampu mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap layanan bus perkotaan. (Bil)