RIAUIN.COM - Pemerintah Provinsi Riau kini tengah menggeser paradigma pengembangan aparatur dari sekadar pelatihan formal menjadi investasi sumber daya manusia yang terintegrasi. Saat ini, Riau menempati posisi tiga besar di wilayah Sumatera dalam hal percepatan penerapan ASN Corporate University (Corpu).
Langkah strategis tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Konsolidasi Strategis Penerapan ASN Corpu Wilayah Sumatera yang digelar Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI secara daring, Rabu (8/4/2026). Hingga saat ini, Riau menjadi salah satu daerah terdepan yang telah menyusun landasan hukum untuk sistem pembelajaran tersebut.
Kepala BPSDM Provinsi Riau Evarefita menjelaskan bahwa draf Peraturan Gubernur (Pergub) mengenai ASN Corpu Riau kini memasuki tahap finalisasi. "Penyusunan Pergub sudah selesai dan saat ini sedang dalam proses harmonisasi oleh Biro Hukum," ujar Evarefita di Kantor Gubernur Riau.
Menurut Evarefita, ASN Corpu bukan sekadar kewajiban administratif untuk memenuhi beban kerja minimal 20 jam pelajaran per tahun bagi Pegawai Negeri Sipil maupun PPPK. Sebaliknya, sistem ini dirancang sebagai mesin untuk menerjemahkan visi pembangunan daerah ke dalam kompetensi teknis aparatur di lapangan.
Setelah payung hukum tersebut diterbitkan, pemerintah daerah akan segera menyusun Human Capital Development Plan (HCDP) bersama Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Langkah selanjutnya adalah pembentukan kelompok kerja guna membedah isu-isu strategis yang menjadi prioritas pembangunan di Riau.
Penerapan model pembelajaran terintegrasi ini dipandang krusial agar ASN lebih responsif terhadap perubahan zaman dan tantangan wilayah. Evarefita menegaskan bahwa model ini akan memastikan dukungan nyata birokrasi terhadap program-program kerakyatan yang dicanangkan pemerintah provinsi.
"Setelah seluruh perangkat regulasi dan dokumen pendukung siap, kami akan segera melaksanakan peluncuran ASN Corpu Provinsi Riau secara resmi oleh Gubernur," katanya.
Keberhasilan Riau berada di peringkat tiga terbaik dalam progres pembentukan Corpu di Sumatera menunjukkan komitmen daerah dalam mempercepat transformasi birokrasi. Hal ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik secara signifikan di masa mendatang. (Bil)