Pastikan Layanan Publik Tetap Jalan, Pemko Pekanbaru Perketat Monitoring WFH ASN

RIAUIN.COM - Pemerintah Kota Pekanbaru resmi memulai transformasi pola kerja aparatur sipil negara dengan memberlakukan sistem bekerja dari rumah atau work from home setiap hari Jumat mulai pekan ini. Kebijakan ini diambil sebagai langkah strategis untuk menekan biaya operasional perkantoran sekaligus memodernisasi budaya kerja di lingkungan birokrasi.

Langkah efisiensi ini tertuang dalam Surat Edaran Wali Kota Pekanbaru mengenai transformasi budaya kerja. Melalui aturan tersebut, pemerintah daerah berupaya mengoptimalkan penggunaan energi di gedung-gedung pemerintahan serta mendorong penggunaan teknologi digital secara lebih masif dalam pelayanan publik.

Penjabat Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru Ingot Ahmad Hutasuhut menjelaskan bahwa kendati bekerja secara jarak jauh, produktivitas pegawai tetap menjadi prioritas utama. Setiap Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) telah diinstruksikan untuk menyusun skema pembagian tugas yang ketat bagi para bawahannya.

"Skema kerja tersebut wajib dilaporkan kepada Wali Kota Pekanbaru melalui Sekretaris Daerah. Laporan ini menjadi dasar bagi kami untuk melakukan pengawasan dan monitoring secara berkala," ujar Ingot, Selasa (7/4/2026).

Terkait kekhawatiran penurunan kualitas layanan, Ingot menegaskan bahwa setiap OPD telah merumuskan teknis pelaksanaan yang mendetail. Hal ini mencakup sistem presensi digital, mekanisme koordinasi tugas, hingga indikator pertanggungjawaban kinerja harian.

Penerapan kebijakan ini diharapkan tidak hanya sekadar memberikan fleksibilitas bagi ASN, tetapi juga menciptakan ekosistem kerja yang lebih adaptif. Dengan berkurangnya aktivitas di kantor pada hari Jumat, pemerintah daerah memproyeksikan adanya penghematan signifikan pada anggaran energi dan pemeliharaan rutin infrastruktur kantor.

"Intinya, teknologi digital kita manfaatkan agar pelayanan masyarakat tidak terganggu, namun efisiensi tetap tercapai," pungkas Ingot. (Bil)