Biaya Perawatan Pribadi dan Energi Picu Inflasi Maret 2026 di Riau

RIAUIN.COM - Badan Pusat Statistik Provinsi Riau mencatat inflasi tahunan (year on year) di Bumi Lancang Kuning pada Maret 2026 menyentuh angka 3,65 persen. Kenaikan harga emas perhiasan dan penyesuaian tarif listrik menjadi faktor utama yang mengerek Indeks Harga Konsumen (IHK) hingga ke level 111,84.

Kepala BPS Provinsi Riau Asep Riyadi mengungkapkan, dari seluruh wilayah pantauan di Riau, Tembilahan mencatatkan inflasi tertinggi mencapai 4,71 persen dengan IHK 113,43. Sebaliknya, inflasi terendah berada di Kabupaten Kampar yakni sebesar 3,23 persen dengan IHK 112,64.

"Inflasi tahunan ini dipicu oleh kenaikan harga pada mayoritas kelompok pengeluaran masyarakat. Setidaknya ada sembilan indeks kelompok yang mengalami kenaikan harga," kata Asep dalam keterangan resminya di Pekanbaru, Rabu (1/4/2026).

Berdasarkan data BPS, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya mengalami lonjakan tertinggi sebesar 16,83 persen. Pos pengeluaran perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga menyusul dengan kenaikan 6,06 persen, serta sektor pendidikan sebesar 5,08 persen. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau juga tercatat naik 3,22 persen.

Meski demikian, terdapat dua kelompok pengeluaran yang justru mengalami penurunan harga atau deflasi. Keduanya adalah kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga yang turun 0,83 persen, serta kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,05 persen.

Dinamika Harga Komoditas Maret 2026:

Pendorong Inflasi: Emas perhiasan, tarif listrik, daging ayam ras, telur ayam ras, beras, jasa pendidikan, dan transportasi.

Pendorong Deflasi: Cabai merah, bawang putih, minyak goreng, dan bensin.

Berbeda dengan tren tahunan, secara bulanan (month to month), Provinsi Riau justru mengalami deflasi sebesar 0,20 persen pada Maret 2026. Sementara untuk tahun kalender (year to date), Riau juga mencatatkan deflasi sebesar 0,32 persen.

Asep menekankan bahwa fluktuasi harga ini perlu menjadi atensi serius bagi pemerintah daerah. Data inflasi tersebut diharapkan menjadi rujukan akurat dalam merumuskan kebijakan ekonomi guna menjaga daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian harga komoditas global.

"Perkembangan harga ini memberikan gambaran krusial bagi pengambil kebijakan dalam upaya menjaga stabilitas ekonomi daerah," pungkas Asep. (Bil)