Komisi I DPRD Riau Kunjungi Kodam XIX Tuanku Tambusai, Bahas BMN hingga Abrasi Pesisir

RIAUIN.COM – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi Riau melaksanakan kunjungan kerja ke Komando Daerah Militer Kodam XIX Tuanku Tambusai di Ruang Rapat Kodam Lantai 2, Senin 23 Februari 2026.

Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka mempererat silaturahmi sekaligus memperoleh masukan dan informasi strategis yang berkaitan dengan ruang lingkup tugas dan fungsi Komisi I DPRD Provinsi Riau.

Rombongan Komisi I dipimpin Ketua Komisi I Nur Azmi Hasyim, didampingi Sekretaris Komisi I Amal Fathullah serta anggota Sumardany, Zulaikhah, Ayat Cahyadi, Hardianto, Ade Firmansyah, dan Sunaryo.

Pertemuan berlangsung hangat dan penuh keakraban bersama Mayor Jenderal TNI Dr Agus Hadi Waluyo SAP MM CHRMP beserta jajaran TNI lainnya.

Selain sebagai ajang silaturahmi antara unsur legislatif dan jajaran TNI di wilayah Riau, pertemuan tersebut juga menjadi forum diskusi strategis terkait berbagai isu pertanahan dan aset negara yang saat ini menjadi perhatian bersama.

Salah satu pokok pembahasan yang disampaikan Ketua Komisi I, Nur Azmi Hasyim adalah terkait status Barang Milik Negara BMN di sejumlah wilayah, khususnya di jalur Dumai–Pekanbaru.
Ia mengungkapkan bahwa pada beberapa titik di sepanjang kawasan tersebut telah berdiri berbagai fasilitas, termasuk rumah sakit dan bangunan lainnya. Di sisi lain, terdapat pula sertifikat masyarakat yang berada di atas lahan yang kini berstatus sebagai aset negara.

“Kondisi tersebut dinilai berpotensi menimbulkan persoalan hukum dan konflik di kemudian hari apabila tidak dikelola dan diselesaikan secara komprehensif,” ujarnya.

Karena itu, Komisi I DPRD Provinsi Riau memandang penting untuk mendapatkan penjelasan serta masukan dari pihak Kodam XIX Tuanku Tambusai guna memastikan penanganan persoalan aset dan pertanahan berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta tetap mengedepankan asas keadilan bagi masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Ayat Cahyadi dan Sunaryo turut menyampaikan pandangan mengenai pentingnya komunikasi aktif antara jajaran TNI di daerah dengan pemerintah pusat. Mereka berharap berbagai persoalan strategis yang dihadapi Provinsi Riau dapat turut disampaikan sehingga memperoleh perhatian dan dukungan kebijakan di tingkat nasional.

Sementara itu, Hardianto menyoroti persoalan abrasi yang terjadi di sejumlah wilayah pesisir Riau. Ia menyampaikan bahwa abrasi yang terus berlangsung berpotensi menggerus wilayah daratan dan berdampak pada aspek sosial, ekonomi, serta kedaulatan wilayah.

Hardianto juga menyinggung kondisi Taman Nasional Tesso Nilo yang menurutnya tidak terlepas dari dinamika dan aspek politis, sehingga penanganannya memerlukan pendekatan komprehensif serta dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat.

Selain itu, dia berharap jajaran Kodam di Riau dapat membantu menyuarakan kondisi abrasi kepada pemerintah pusat agar mendapat perhatian melalui alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN, khususnya untuk pembangunan pemecah gelombang dan langkah konkret lainnya.

“Jika tidak segera ditangani, abrasi berpotensi menggerus pulau-pulau kecil dan berdampak pada pergeseran wilayah yang pada akhirnya dapat memengaruhi kedaulatan daerah,” katanya.

Ketua Komisi I DPRD Provinsi Riau menegaskan bahwa sinergi antara DPRD dan unsur TNI sangat diperlukan, terutama dalam menjaga stabilitas keamanan daerah serta memastikan penyelesaian persoalan pertanahan tidak berkembang menjadi konflik sosial.

“Melalui silaturahmi dan koordinasi yang baik ini, kami berharap tercipta kesamaan persepsi serta langkah-langkah strategis yang dapat ditempuh bersama demi kepentingan masyarakat dan daerah,” tuturnya.

Komisi I DPRD Provinsi Riau menegaskan komitmennya untuk terus mengawal isu-isu strategis yang menjadi kewenangannya, termasuk bidang pemerintahan, pertanahan, serta keamanan dan ketertiban masyarakat.

Diharapkan, hasil kunjungan kerja ini dapat memperkuat koordinasi lintas lembaga demi terciptanya tata kelola aset negara yang tertib, transparan, dan berkeadilan. -juh