RIAUIN.COM - Pemerintah Provinsi Riau mencatatkan capaian signifikan dalam program cakupan kesehatan semesta atau Universal Health Coverage (UHC). Hingga awal tahun ini, kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di wilayah tersebut telah menyentuh angka 99,74 persen dari total populasi.
Data tersebut dipaparkan oleh Pelaksana Tugas Gubernur Riau SF Hariyanto dalam ekspos capaian satu tahun kepemimpinan di Balai Pauh Janggi, Pekanbaru, Jumat (20/2/2026). Ia menyebutkan bahwa dari total 7.168.934 jiwa penduduk di Bumi Lancang Kuning, sebanyak 7.149.974 jiwa di antaranya telah terdaftar dalam sistem JKN.
"Alhamdulillah, progres kepesertaan JKN terus menunjukkan tren positif. Angka 99,74 persen ini merupakan wujud keseriusan pemerintah daerah dalam menjamin akses kesehatan yang terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat," ujar SF Hariyanto.
Selain mengejar kuantitas kepesertaan, Pemprov Riau juga menyoroti penguatan mutu fasilitas kesehatan. Berdasarkan data tahun 2025, sebanyak 80 dari 81 rumah sakit di Riau atau sekitar 98,7 persen telah mengantongi akreditasi. Mayoritas di antaranya, yakni 69 rumah sakit, sudah menyandang predikat akreditasi paripurna.
Kondisi serupa terlihat pada tingkat layanan primer. Dari 243 puskesmas yang tersebar di kabupaten/kota, 98,35 persen telah terakreditasi dengan sebaran status paripurna (39 persen) dan utama (42 persen).
"Kami tidak hanya mendorong jumlah kepesertaan, tetapi juga memastikan mutu layanannya memadai melalui proses akreditasi berkala di tingkat rumah sakit maupun puskesmas," tuturnya.
Secara kewilayahan, mayoritas daerah di Riau kini telah menyandang status UHC. Beberapa daerah bahkan mencatatkan angka kepesertaan melampaui basis data kependudukan (akibat pergerakan domisili), seperti Rokan Hulu 101,41 persen, Pekanbaru 100,71 persen, Pelalawan 100,55 persen.
Meski demikian, SF Hariyanto memberikan catatan khusus bagi tiga wilayah yang masih berada di bawah target 100 persen, yakni Rokan Hilir (99,17 persen), Indragiri Hulu (98,17 persen), dan Indragiri Hilir (98,13 persen).
Pemerintah Provinsi Riau berkomitmen memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota terkait untuk mengejar ketertinggalan tersebut. Targetnya, seluruh warga Riau tanpa kecuali dapat terlindungi oleh jaminan kesehatan yang merata. (Bil)