DPRD Tegaskan Defisit Anggaran Tak Boleh Jadi Alasan Penghentian Layanan JKN PBI di Riau


Sabtu, 07 Februari 2026 - 18:10:08 WIB
DPRD Tegaskan Defisit Anggaran Tak Boleh Jadi Alasan Penghentian Layanan JKN PBI di Riau

RIAUIN.COM - Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau dari Fraksi PDI Perjuangan Andi Darma Taufik mendesak pemerintah daerah menjamin seluruh masyarakat kurang mampu tetap mendapatkan layanan kesehatan. Hal ini menyusul adanya penonaktifan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI) di sejumlah wilayah di Riau.

Andi menilai, verifikasi data kepesertaan harus dilakukan dengan cermat sebelum dilakukan pemutusan. Ia menegaskan, jangan sampai warga yang benar-benar tidak mampu justru kehilangan haknya untuk berobat akibat proses administrasi yang tidak akurat.

"Ketika ingin memutuskan PBI harus dicek betul. Jangan sampai orang yang memang tidak mampu justru diputus kepesertaannya," ujar Andi di Pekanbaru, Sabtu (7/2/2026).

Menurut Andi, meskipun saat ini keuangan daerah sedang terdampak pemotongan anggaran dari pemerintah pusat, sektor kesehatan tetap harus menjadi prioritas utama. Pemerintah daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dituntut lebih kreatif dan berhati-hati dalam mengalokasikan anggaran agar tidak mengorbankan masyarakat kecil.

Sebagai solusi jangka pendek, ia meminta fasilitas kesehatan tetap memberikan pelayanan kepada warga yang kepesertaannya terputus, salah satunya dengan memanfaatkan skema pendaftaran melalui Universal Health Coverage (UHC).

Dampak di Daerah Persoalan ini bukan tanpa dasar. Andi mengungkapkan bahwa dirinya menerima banyak keluhan dari konstituen di daerah pemilihannya, khususnya di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil). Di wilayah tersebut, dilaporkan terdapat ribuan warga kurang mampu yang kini tidak bisa mengakses layanan kesehatan karena status PBI mereka dinonaktifkan.

Kondisi ini dianggap sangat berisiko, terutama bagi pasien yang membutuhkan penanganan medis berkelanjutan secara rutin.

"Ribuan orang di dapil saya, Inhil, diputus kepesertaannya. Ini sangat berbahaya, apalagi bagi masyarakat yang harus menjalani cuci darah dan pengobatan rutin. Kondisi mereka bisa memburuk," tegas Andi Darma Taufik. -Juh