Pemprov Riau Perkuat Ekosistem Keselamatan Kerja Hadapi Digitalisasi

RIAUIN.COM - Pemerintah Provinsi Riau menekankan pentingnya penguatan aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di tengah percepatan transformasi digital dan dinamika ekonomi global. Pengelolaan K3 ke depan ditargetkan menjadi ekosistem yang terintegrasi untuk menjamin perlindungan pekerja serta keberlanjutan usaha.

Sekretaris Daerah Provinsi Riau Syahrial Abdi menyatakan, tahun 2026 merupakan fase krusial dalam pembangunan nasional. Perubahan pola kerja akibat digitalisasi industri menuntut adanya adaptasi pengelolaan risiko yang lebih relevan dan efektif.

"Transformasi ekonomi dan dinamika global telah mengubah cara kerja dan risiko yang menyertainya. Karena itu, K3 harus dibangun sebagai ekosistem nasional yang kuat dan berorientasi pada pencegahan," ujar Syahrial Abdi dalam peringatan Bulan K3 Nasional 2026 di PTPN IV Regional III, Pekanbaru, Rabu (4/2/2026).

Peringatan tahun ini mengusung tema "Membangun Ekosistem Pengelolaan K3 yang Profesional, Andal, dan Kolaboratif". Syahrial menjelaskan, aspek profesionalitas menuntut pengelolaan K3 dilakukan oleh sumber daya manusia yang kompeten dan berbasis data akurat.

Selain itu, keselamatan kerja tidak boleh sekadar menjadi pemenuhan standar administratif atau seremonial. Aspek keandalan harus diwujudkan melalui budaya kerja sehari-hari yang mampu berfungsi optimal, terutama saat menghadapi situasi darurat di lapangan.

"Keselamatan bukan formalitas, melainkan bagian dari cara kita bekerja dan mengambil keputusan. Sistem harus konsisten melindungi pekerja secara berkelanjutan," katanya.

Terkait aspek kolaboratif, Syahrial menegaskan bahwa tanggung jawab K3 tidak hanya berada di tangan pemerintah. Sinergi antara dunia usaha, akademisi, asosiasi profesi, hingga media diperlukan untuk menciptakan sistem pencegahan kecelakaan kerja yang komprehensif.

Melalui penguatan ekosistem K3 yang solid, Pemprov Riau berharap produktivitas dan daya saing bangsa dapat meningkat. Implementasi K3 yang baik dinilai akan berdampak langsung pada perlindungan tenaga kerja sekaligus stabilitas ekonomi daerah. (Bil)