Buntut Ambruknya Tangsi Belanda, Pemkab Siak Tutup Operasional Bangunan Bersejarah Berlantai Dua

RIAUIN.COM - Pemerintah Kabupaten Siak, Riau, mengambil langkah tegas menyusul insiden ambruknya struktur bangunan di objek wisata cagar budaya Tangsi Belanda, Kecamatan Mempura, Sabtu (31/1/2026). Bupati Siak Afni Zulkifli menginstruksikan penutupan sementara seluruh situs sejarah dan museum yang memiliki konstruksi dua lantai di wilayah tersebut.

Keputusan ini diambil setelah Bupati Afni Zulkifli meninjau langsung lokasi kejadian dan menjenguk para korban yang menjalani perawatan di RSUD Tengku Rafian. Berdasarkan data terkini, tercatat 10 siswa menjadi korban dalam insiden tersebut. Sebanyak enam siswa telah diperbolehkan pulang, sementara satu siswa lainnya harus dirujuk ke rumah sakit di Pekanbaru untuk penanganan medis lebih lanjut.

"Kami sangat prihatin dengan musibah yang menimpa anak-anak kita saat kunjungan belajar ini. Peristiwa ini harus menjadi evaluasi menyeluruh agar minat generasi muda dalam mempelajari sejarah tidak surut akibat faktor keamanan sarana," ujar Afni Zulkifli saat memberikan keterangan di Siak.

Langkah penutupan sementara ini, menurut Afni, merupakan upaya preventif mengingat mayoritas bangunan cagar budaya di Siak telah berusia satu hingga dua abad. Kerentanan struktur pada bangunan tua menjadi perhatian utama pemerintah daerah guna menjamin keselamatan pengunjung di masa mendatang.

Terkait upaya pemugaran dan penguatan struktur cagar budaya, Pemerintah Kabupaten Siak telah berkoordinasi dengan anggota DPR RI Karmila Sari untuk meneruskan laporan ini ke tingkat pusat. Afni berharap Kementerian Kebudayaan memberikan perhatian khusus terhadap kondisi bangunan bersejarah di Siak, termasuk Istana Asserayah El Hasyimiah dan Balai Kerapatan.

Bupati Afni juga secara terbuka meminta Menteri Kebudayaan Fadli Zon untuk meninjau langsung kondisi situs-situs sejarah di Siak yang memerlukan revitalisasi mendesak. Menurutnya, pelestarian warisan kerajaan dan peninggalan kebudayaan bukan sekadar tanggung jawab daerah, melainkan mandat nasional.

"Ini adalah warisan sejarah bangsa. Kami memohon perhatian serius dari Pemerintah Pusat karena pemeliharaan peninggalan kerajaan ini merupakan tanggung jawab kolektif demi menjaga identitas budaya kita," pungkasnya. (Bil)