DPRD Pekanbaru Desak Pengawasan SPBU Diperketat, Antrean Solar Picu Kemacetan

RIAUIN.COM - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru, Tengku Azwendi Fajri, meminta Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) bersama tim pengawas lapangan segera turun dan melakukan pemantauan intensif di setiap Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Pekanbaru.

Permintaan ini muncul sebagai respons atas fenomena antrean kendaraan, khususnya pengguna bahan bakar minyak (BBM) jenis solar bersubsidi, yang semakin panjang dan bahkan meluber hingga memakan sebagian badan jalan utama.

Menurut Tengku Azwendi Fajri, pengawasan langsung di lapangan adalah langkah krusial agar Pemerintah Kota dapat memahami akar permasalahan sebenarnya dan mengambil tindakan penanganan yang cepat dan tepat.

"Disperindag dan tim yustisi harus melakukan pengawasan secara menyeluruh ke SPBU yang beroperasi. Persoalan antrean BBM ini harus segera dicarikan solusinya," tegas Tengku Azwendi Fajri, Rabu (24/12/2025).

Selain itu, Politisi Partai Demokrat ini juga mendesak aparat penegak hukum untuk memperketat pengawasan terhadap proses distribusi BBM. Ia menyoroti bahwa antrean yang tak terurai ini tidak hanya mengganggu kelancaran lalu lintas, tetapi juga berimbas pada kelangkaan BBM non-subsidi di beberapa lokasi.

"Antrean panjang menciptakan kemacetan serius dan berdampak pada ketersediaan BBM jenis non-subsidi. Ini adalah masalah kolektif yang butuh perhatian segera," tambahnya.

Tengku Azwendi Fajri meyakini Pertamina sebagai pihak penyedia utama pasokan BBM pasti sudah memiliki data terkait kondisi ketersediaan, terutama di wilayah Pekanbaru. Ia berharap Pertamina dapat menjamin suplai dan ketersediaan BBM agar kekhawatiran masyarakat mereda dan antrean tidak terus berlanjut.

"Pemerintah bersama Pertamina harus memberikan jaminan pasokan BBM yang cukup. Kalau distribusi lancar, masyarakat tidak akan panik dan mengantre," tutupnya. Ia berharap ketersediaan BBM, khususnya menjelang akhir tahun, dapat dipastikan aman sehingga aktivitas warga tidak terhambat. (*)