Tingginya Aktivitas Ekonomi Riau Tak Dongkrak APBD, Pemprov Minta Evaluasi Tata Kelola Fiskal

RIAUIN.COM - Pemerintah Provinsi Riau menyoroti adanya ketimpangan signifikan antara aktivitas ekonomi daerah yang masif dengan keterbatasan kapasitas fiskal yang dikelola pemerintah daerah. Sorotan ini muncul setelah Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memaparkan adanya dana masyarakat sekitar Rp37 triliun yang beredar di Provinsi Riau.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Riau, Purnama Irwansyah, menjelaskan bahwa besarnya dana yang diungkap LPS tersebut menjadi cerminan kekuatan sektor usaha yang dikelola langsung oleh masyarakat Riau. Namun, ia menyayangkan potensi ekonomi rakyat tersebut justru banyak mengalir keluar dan tidak memberikan dampak substansial terhadap keuangan Pemda.

“Tadi disebutkan oleh LPS, ada uang yang masih banyak beredar di Riau, kurang lebih sebesar Rp37 triliun. Itu adalah potret kuatnya usaha yang dikelola langsung oleh rakyat,” kata Purnama Irwansyah dalam acara Detikcom Regional Summit Riau di Pekanbaru, Jumat (19/12/2025).

Ke Mana Pajak dari PDRB Rp1.112 Triliun?
Purnama Irwansyah memaparkan, kondisi ini sangat merugikan daerah. Meskipun Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Riau tercatat sangat besar, mencapai Rp1.112 triliun (sepertiga dari DKI Jakarta), angka tersebut tidak berbanding lurus dengan kapasitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dikelola Pemprov Riau yang hanya berkisar Rp8 triliun.

“Uang yang dikelola rakyat itu kebanyakan mengalir keluar, ini merugikan Riau. PDRB Riau itu Rp1.112 triliun, tapi APBD-nya cuma Rp8 triliunan. Ini tidak sebanding sama sekali dengan yang diperoleh Riau,” jelasnya.

Menurutnya, ketimpangan ini mengindikasikan persoalan serius dalam sistem distribusi dan tata kelola keuangan negara. Dengan PDRB yang begitu besar, Purnama Irwansyah menegaskan, seharusnya pemerintah kabupaten dan kota di Riau tidak perlu kesulitan dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik.

“Ke mana pajak-pajak dari PDRB Rp1.112 triliun itu. Seharusnya bupati dan wali kota tidak perlu pusing mengelola daerahnya,” tegasnya.

Inovasi Terkendala Kapasitas Anggaran
Selain menyinggung ketimpangan fiskal, Purnama Irwansyah juga menyoroti tuntutan inovasi yang kerap dibebankan kepada pemerintah daerah. Ia menilai, inovasi daerah akan sulit terwujud secara maksimal apabila tidak didukung oleh kapasitas anggaran yang memadai.

“Saat ini kita dituntut berinovasi, tetapi kalau kebutuhan kita misalnya 100, kita hanya punya uang 8. Bagaimana inovasinya bisa mencukupi? Nah, ini yang kita sayangkan, bagaimana tata kelola uang negara ini,” pungkasnya. (Bil)