Antisipasi Banjir dan Longsor, Komisi V DPRD Riau Tegaskan Sekolah Harus Patuhi Larangan Studi Tur

RIAUIN.COM - Kebijakan Dinas Pendidikan Provinsi Riau yang melarang seluruh kegiatan studi wisata atau study tour bagi satuan pendidikan mendapat dukungan penuh dari Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau. Dukungan ini muncul sejalan dengan penetapan status siaga darurat bencana banjir dan longsor di sejumlah wilayah menjelang pergantian tahun.

Anggota Komisi V DPRD Riau Fairus menyatakan larangan bepergian ini adalah langkah yang tepat dan bijaksana. Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan wujud kehati-hatian pemerintah daerah dalam menyikapi kondisi cuaca ekstrem yang melanda Sumatra, serta mempertimbangkan kerawanan geografis di kabupaten/kota sekitar.

“Larangan ini diterbitkan bukan untuk membatasi aktivitas sekolah, melainkan murni untuk melindungi. Pada situasi darurat bencana yang nyata, keselamatan siswa, guru, dan seluruh civitas akademika harus menjadi prioritas utama,” ujar Fairus saat ditemui di Pekanbaru, Kamis (18/12/2025).

Politisi dari partai ini menegaskan bahwa surat edaran dari Disdik Riau bersifat mengikat dan wajib dipatuhi oleh seluruh kepala sekolah tanpa ada pengecualian. Fairus secara khusus mendesak Disdik Riau agar tidak ragu melakukan pengawasan ketat dan memberikan sanksi administratif yang tegas. Sanksi ini diusulkan bagi pihak sekolah yang terbukti nekat melanggar aturan dan tetap memberangkatkan siswanya untuk berwisata keluar daerah.

“Ini adalah peringatan resmi, bukan sekadar imbauan biasa. Jika masih ada pengelola sekolah yang bandel, pemerintah harus menjatuhkan sanksi. Ini berkaitan dengan disiplin dan kepatuhan terhadap protokol keselamatan publik yang saat ini sedang kita jalankan bersama,” tegas Fairus.

Selain larangan perjalanan wisata siswa, Fairus juga mengapresiasi imbauan yang melarang perangkat sekolah melakukan perjalanan pribadi selama libur akhir tahun. Langkah ini dipandang sejalan dengan instruksi dari pusat untuk memastikan kesiapsiagaan aparatur dalam menghadapi potensi darurat bencana di wilayah masing-masing.

Sebagai solusi atas batalnya agenda wisata yang telah direncanakan, Fairus mendorong pihak sekolah untuk berinovasi. Ia menyarankan agar sekolah tetap produktif dengan mengadakan kegiatan alternatif yang lebih aman bagi siswa, seperti yang dilakukan di lingkungan sekolah. Kegiatan inovatif seperti pelatihan mitigasi bencana, bakti sosial, atau workshop kreatif dinilai lebih bermanfaat dan relevan dibandingkan perjalanan jauh yang berisiko terjebak bencana.

“Daripada melakukan perjalanan yang mengandung risiko tinggi, sekolah bisa memanfaatkan momentum ini untuk kegiatan yang jauh lebih edukatif, seperti pelatihan tanggap bencana. Kegiatan seperti ini lebih relevan dengan kondisi darurat yang sedang kita hadapi saat ini,” pungkas Fairus. (Adv)