Riau Perkuat Ketahanan Pangan di Luar APBD Lewat Kolaborasi Pusat dan Swasta

RIAUIN.COM - Sekretaris Daerah Provinsi Riau Syahrial Abdi menjadi pembicara utama dalam sebuah talkshow bertema strategi penguatan ketahanan pangan tanpa bergantung pada APBD. Kegiatan yang berlangsung secara luring dan daring itu digelar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, Kamis (4/12/2025).

Dalam paparannya, Syahrial menekankan bahwa isu ketahanan pangan masih menjadi tantangan besar di tingkat nasional maupun daerah. Riau, kata dia, memiliki sumber daya alam yang luas, namun masih menghadapi paradoks: potensi berlimpah tetapi produksi pangan belum mencukupi kebutuhan masyarakat.

“Kita masih memiliki kawasan hutan yang luas dengan persoalan yang beragam, termasuk perkebunan dan sektor pertanian. Produksi pangan lokal belum maksimal, sejumlah wilayah masih rentan, dan ketergantungan pasokan dari luar daerah seperti Sumbar dan Sumut masih tinggi,” ujarnya.

Data 2024 menunjukkan produksi pangan strategis Riau masih terbatas. Produksi beras mencapai 127.439 ton atau sekitar 22 persen dari kebutuhan. Cabe hanya terpenuhi 29 persen, telur 10 persen, daging ruminansia 70 persen, dan daging unggas 68 persen. Kebutuhan diperkirakan terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk.

“Ketergantungan pasokan luar membuat kita rentan gejolak harga. Inflasi yang tinggi beberapa waktu lalu juga dipicu lonjakan harga cabai,” kata Syahrial.

Meski begitu, Indeks Ketahanan Pangan Riau menunjukkan perkembangan positif. Skor yang pada 2019 berada di angka 63,37 dengan kategori agak tahan meningkat menjadi 70,42 pada 2024 dan masuk kategori tahan pangan.

Syahrial menjelaskan, berbagai hambatan masih muncul pada aspek ketersediaan pangan. Lahan baku sawah hanya sekitar 59.181 hektar dan produktivitasnya rendah. Sistem irigasi belum optimal, teknologi belum banyak diterapkan, dan sarana produksi seperti benih, pupuk, serta alsintan masih terbatas. Kondisi iklim ekstrem, banjir, kekeringan, hingga rendahnya minat generasi muda bertani juga menjadi tantangan.

Dalam aspek keterjangkauan, sejumlah wilayah masih menghadapi kerentanan karena pendapatan masyarakat rendah dan infrastruktur kurang memadai. Di sisi pemanfaatan, masalah gizi, stunting, serta angka kematian balita masih menjadi perhatian.

Pemprov Riau, ujar Syahrial, telah menempatkan peningkatan ketahanan pangan dalam program prioritas RPJMD 2025–2029. Namun ruang fiskal yang terbatas membuat intervensi APBD tidak dapat berjalan optimal.

“Kita harus mencari terobosan melalui pendanaan non APBD, baik dari APBN melalui program swasembada pangan, dukungan swasta, maupun lembaga keuangan,” katanya.

Melalui forum diskusi tersebut, Syahrial memaparkan sejumlah langkah yang dapat ditempuh, mulai dari penyusunan rencana aksi peningkatan produksi berbasis pembiayaan pusat hingga penguatan peran BUMD pangan dalam rantai pasok dan stabilisasi harga.

Ia juga mendorong kerja sama strategis dengan sektor swasta, industri pangan, perusahaan logistik, serta lembaga pembiayaan. Selain itu, ia menekankan pentingnya percepatan regenerasi petani melalui pengembangan petani muda, digitalisasi pertanian, serta pemberdayaan UMKM pangan, koperasi, dan BumDes agar terhubung dengan industri dan pasar modern.

Syahrial berharap forum ini menghasilkan rekomendasi konkret yang dapat diterapkan oleh seluruh organisasi perangkat daerah, baik jangka pendek maupun jangka panjang.

“Semoga forum ini memberikan kontribusi nyata bagi upaya kita membangun ketahanan pangan yang berkelanjutan di Riau,” ucapnya. (Bil)