DPRD Riau Minta Penyusunan APBD 2026 Berjalan Terbuka dan Akuntabel

RIAUIN.COM - Penyusunan Rancangan APBD 2026 mulai dibahas dalam rapat paripurna DPRD Riau, Rabu (26/11/2025). Pada kesempatan itu, Ketua DPRD Riau Kaderismanto menekankan pentingnya transparansi serta komitmen bersama antara legislatif dan pemerintah provinsi.

Paripurna berlangsung di Gedung DPRD Riau dengan kehadiran unsur pimpinan dan seluruh fraksi. Melalui sidang tersebut, DPRD resmi menerima Nota Keuangan dan Rancangan Perda APBD yang disampaikan Pelaksana Tugas Gubernur Riau SF Hariyanto. Dokumen itu berisi arah kebijakan fiskal dan proyeksi pendapatan daerah tahun anggaran 2026.

Kaderismanto menyampaikan bahwa DPRD akan memastikan proses pembahasan anggaran tetap berpijak pada kebutuhan masyarakat dan prioritas pembangunan daerah.
“Penyusunan APBD 2026 harus terbuka dan akuntabel serta benar-benar berorientasi pada layanan dasar publik,” ujar Kaderismanto setelah paripurna.

Ia juga menilai kehadiran jajaran eksekutif dalam penyampaian Nota Keuangan mencerminkan keseriusan pemerintah daerah membangun sinergi dengan DPRD.
“Dengan hadirnya eksekutif secara lengkap, pembahasan dapat dilakukan lebih konstruktif untuk kepentingan daerah,” katanya.

Dalam pemaparannya, SF Hariyanto menyebut perekonomian Riau pada triwulan III 2025 tumbuh 4,98 persen, lebih tinggi dibanding triwulan sebelumnya. Riau tetap menjadi penyumbang terbesar PDRB Sumatera dan memberi kontribusi bagi ekonomi nasional.

Untuk 2026, pemerintah provinsi menargetkan pendapatan daerah mencapai Rp 8,254 triliun yang bersumber dari PAD, transfer, serta pendapatan lain. Pemerintah juga mendorong pengalihan PPN 21, peningkatan bagi hasil sawit, serta optimalisasi potensi minyak dan gas nonkonvensional di Blok Rokan yang memiliki cadangan sekitar 724 juta BOE.

Kaderismanto menegaskan DPRD akan mengarahkan pembahasan anggaran agar selaras dengan tema pembangunan 2026, yaitu penguatan fondasi transformasi ekonomi dan peningkatan daya saing daerah.
“APBD 2026 harus fokus pada peningkatan kualitas layanan publik dan penguatan ekonomi daerah. Jangan hanya menjadi rutinitas tahunan,” ujarnya. (Adv)