Evaluasi Setahun Prabowo–Gibran: Forum Wartawan Bisnis Pekanbaru Soroti Tata Kelola Energi, Ekonomi Hijau, dan Hak Daerah Migas

RIAUIN.COM — Forum Wartawan Bisnis Pekanbaru menggelar diskusi publik bertajuk “Satu Tahun Prabowo–Gibran dari Sudut Pandang Energi” di Hotel Cititel Pekanbaru, Jumat (14/11/2025). Pada forum tersebut, sejumlah akademisi memaparkan evaluasi kritis mengenai tata kelola energi nasional, arah kebijakan ekonomi hijau, serta perjuangan daerah dalam memperoleh hak atas sumber daya migas.

Sebagai pembicara utama, Dr Chelsy Yesicha MIKom, menyoroti kemunculan BBM dan SPBU swasta yang menurutnya masih menimbulkan pertanyaan publik. “Apakah ini bagian dari tata kelola energi atau justru bentuk politik energi?” ujarnya.

Chelsy menilai kontribusi korporasi melalui program CSR belum memberi dampak signifikan bagi masyarakat. Banyak program dinilainya hanya bersifat formalitas dan tidak berkontribusi pada peningkatan kapasitas masyarakat.

“Pertumbuhan ekonomi masyarakat masih belum stabil. CSR yang digulirkan perusahaan belum memberi pengaruh besar terhadap transfer ilmu,” tegasnya.

Dia juga mengkritisi penyaluran LPG 3 kilogram yang dinilai belum tepat sasaran. Menurutnya, masyarakat masih minim edukasi terkait energi ramah lingkungan, terutama di kawasan gambut, sehingga dibutuhkan sosialisasi yang lebih berkelanjutan.

Chelsy mendorong media untuk mengambil peran lebih aktif dalam penyebaran informasi sektor energi melalui pemberitaan, kutipan wawancara, hingga konten edukatif.

Pembicara berikutnya, Dr Riyadi Mustafa SE MSi, mengulas kembali delapan Asta Cita sebagai fondasi pembangunan pemerintahan Prabowo–Gibran. Salah satu yang ia tekankan adalah pentingnya kembali menghidupkan agenda swasembada pangan agar Indonesia dapat mengembalikan posisinya sebagai negara agraris kuat.

Riyadi memaparkan tiga arah besar strategi pembangunan ekonomi hijau:

1. Penguatan tata kelola ekonomi hijau

2. Pembangunan ekosistem ekonomi hijau

3. Peningkatan kualitas SDM untuk mendukung transisi ekonomi hijau

Untuk periode pembangunan 2025–2029, ia menilai transformasi ekonomi, peningkatan kualitas SDM, serta penataan infrastruktur dan logistik harus menjadi prioritas.

Riyadi juga mengapresiasi pertumbuhan ekonomi Riau pada triwulan III 2025 yang menunjukkan tren positif, ditopang kuat oleh sektor pertanian dan perkebunan.

Sementara itu, Dr Ira Herawati ST MT menyoroti pentingnya perjuangan hak daerah penghasil migas dalam kerangka kebijakan nasional. Ia menegaskan bahwa perjuangan itu harus ditempuh melalui jalur kebijakan yang jelas dan bukan aksi-aksi anarkis.

“Daerah penyumbang pajak dan migas bagi negara perlu mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah pusat,” katanya.

Ira optimistis pemerintahan Prabowo–Gibran akan merumuskan kebijakan yang lebih berpihak pada daerah dengan kontribusi besar terhadap Dana Bagi Hasil (DBH) migas sehingga kesejahteraan daerah dapat meningkat sejalan dengan kontribusinya.

Acara yang dipandu oleh moderator Dian Citra berlangsung interaktif dan dinamis. Diskusi ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai evaluasi satu tahun pemerintahan Prabowo–Gibran, sekaligus memotret arah pembangunan sektor energi, ekonomi hijau, dan penguatan. -rls