RIAUIN.COM – Gubernur Riau Abdul Wahid menegaskan bahwa perusahaan yang beroperasi di wilayah Riau tidak memiliki alasan untuk menunda kewajiban mutasi kendaraan operasional ke plat BM. Hal ini dianggap penting agar pajak kendaraan bisa langsung memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah.
Ia mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi Riau selalu memberikan kemudahan dalam proses mutasi kendaraan. Bahkan, Abdul Wahid menyatakan kesiapannya untuk menurunkan tim dari Bapenda Riau guna mempercepat proses tersebut.
“Tak ada alasan untuk perusahaan tidak lakukan mutasi plat kendaraan. Kalau perlu kita turunkan Bapenda ke lokasi agar bisa melakukan balik nama kendaraan,” ujar Abdul Wahid di Gedung Daerah Balai Serindit Pekanbaru, Kamis (18/9/2025)
Ia menambahkan bahwa pihaknya akan segera melakukan pemeriksaan ke setiap perusahaan. Pemerintah Provinsi Riau juga siap mengambil tindakan tegas jika ada perusahaan yang tidak mematuhi aturan.
“Jika masih tidak taat aturan, maka terpaksa saya akan tutup perusahaannya,” tegasnya
Sementara itu, Bupati Siak Afni Z turut menyampaikan keluhan masyarakat yang terdampak akibat jalan rusak. Ia menyebutkan kondisi jalan sudah sangat membahayakan dan telah menyebabkan korban jiwa.
“Banyak masyarakat yang merasakan akibat dari hal ini. Jalanan rusak itu sangat berbahaya, bahkan telah memakan korban jiwa. Seharusnya memang perusahaan bisa lebih perhatian terkait warga di kawasan operasinya. Bahkan air bersih saja sulit didapatkan masyarakat,” ujar Afni
Afni juga mendorong perusahaan untuk lebih peduli terhadap keselamatan serta kebutuhan masyarakat sekitar, termasuk dalam bentuk kepedulian sosial.
“Jadi, perusahaan dapat bekerjasama membantu masyarakat melalui kepedulian sosialnya. Saya rasa itu saja, jika kita kolaborasi bersama pasti semuanya aman,” tambahnya
Senada dengan itu, Sekretaris Daerah Riau Syahrial Abdi menyebut pertemuan antara pemerintah dan perusahaan telah menghasilkan kesepahaman. Ia menyatakan bahwa pihak perusahaan mulai memahami maksud dan tujuan dari Pemprov Riau.
“Pertemuan ini sudah dipahami setidaknya rekan-rekan dari perusahaan apa yang menjadi maksud tujuan kita. Kemarin, Pak Gubernur bersama Ibu Bupati sudah melihat beberapa titik yang mengalami hambatan lalu lintas di jalur Minas dan Perawang,” jelas Syahrial Abdi
Ia menekankan bahwa inti dari pertemuan ini adalah koordinasi, sinergi, dan kolaborasi demi kelancaran arus distribusi barang dan mobilitas masyarakat. Dengan begitu, perekonomian daerah dapat berjalan tanpa hambatan yang merugikan masyarakat.
“Kemudian tetap memberi manfaat bagi masyarakat sekitarnya tanpa hambatan yang berarti. Apalagi memunculkan masalah atau gejolak sosial di masyarakat,” pungkasnya. (Nab)