Riau Terima Rp25 Triliun dari APBN 2025, Fokus ke Infrastruktur hingga Wisata Sejarah

RIAUIN.COM – Pemerintah Provinsi Riau memperoleh alokasi dana sebesar Rp25,12 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 melalui skema Transfer ke Daerah (TKD). Dana ini akan digunakan untuk membiayai berbagai sektor penting seperti pembangunan infrastruktur, layanan kesehatan, dan pendidikan di 12 kabupaten/kota.

Gubernur Riau, Abdul Wahid, menyampaikan bahwa beberapa proyek besar telah masuk dalam rencana pelaksanaan tahun ini. Salah satunya adalah pembangunan flyover di kawasan Garuda Sakti, yang ditujukan untuk mengatasi kemacetan lalu lintas di wilayah tersebut.

“Selain flyover, akan dilakukan peninggian jalan di ruas Kerinci yang rawan banjir, serta penataan kawasan wisata Candi Muara Takus. Kami juga akan membangun turap di Indragiri Hulu sebagai upaya pencegahan bencana seperti banjir dan longsor,” ungkap Wahid pada Selasa (2/9/2025).

Infrastruktur Jadi Prioritas Utama

Program Infrastruktur Jalan Daerah (IJD) akan menjadi salah satu fokus utama penggunaan anggaran. Gubernur Wahid menekankan bahwa pembangunan infrastruktur tak hanya meningkatkan kenyamanan masyarakat, tetapi juga mampu menggerakkan sektor ekonomi dan pariwisata.

“Ini merupakan bagian dari kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat pembangunan di wilayah Riau,” ujarnya.

Dari total dana Rp25,12 triliun tersebut, Pemerintah Provinsi Riau memperoleh porsi sebesar Rp4,19 triliun. Dana itu direncanakan untuk mendukung proyek-proyek prioritas seperti pengembangan sarana transportasi, peningkatan layanan kesehatan, serta penguatan dunia pendidikan.

Ancaman Pemotongan Anggaran Tahun Depan

Namun, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Riau mengingatkan bahwa tantangan fiskal bisa terjadi pada tahun berikutnya. Dalam Nota Keuangan RAPBN 2026, disebutkan kemungkinan adanya pemangkasan dana transfer daerah hingga 25 persen. Jika kebijakan ini diterapkan, Riau diperkirakan akan kehilangan dana sekitar Rp6,39 triliun.

Kondisi ini mendorong pemerintah daerah untuk memaksimalkan penggunaan dana APBN 2025 agar manfaatnya benar-benar terasa di tengah masyarakat sebelum kemungkinan pengurangan anggaran terjadi tahun depan. (Nab)