Pemprov Riau Gelar Rapat Antisipasi Kerawanan Sosial, Masyarakat Diminta Tetap Tenang

RIAUIN.COM – Menyikapi dinamika nasional yang berpotensi berdampak ke daerah, Pemerintah Provinsi Riau bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan tokoh masyarakat mengadakan rapat koordinasi di Balai Serindit, Gedung Daerah, pada Senin (1/9/2025). Pertemuan tersebut difokuskan pada langkah-langkah antisipatif terhadap perkembangan situasi sosial-politik di wilayah Riau.

Gubernur Riau, Abdul Wahid, menyampaikan bahwa demonstrasi merupakan bagian dari kebebasan berekspresi yang dijamin undang-undang, asalkan dilaksanakan dengan tertib dan damai. Namun demikian, ia mengingatkan potensi penyimpangan aksi massa menjadi tindakan anarkis perlu diwaspadai.

"Unjuk rasa tidak masalah selama tidak destruktif. Tapi kalau mulai mengarah ke anarki, itu yang harus kita cegah," ujarnya.

Beberapa langkah preventif telah ditetapkan, di antaranya penundaan kegiatan bersifat seremonial, imbauan kepada pejabat publik agar tidak mengeluarkan pernyataan yang memicu polemik, serta pengalihan sementara kegiatan belajar mengajar secara daring di wilayah yang dianggap rawan.

Gubernur juga menekankan pentingnya peran tokoh adat dan masyarakat dalam menjaga stabilitas sosial. Ia menyebutkan bahwa keamanan adalah prasyarat utama untuk kelangsungan pembangunan di berbagai sektor, termasuk pendidikan dan ekonomi.

"Peran tokoh masyarakat sangat krusial dalam menenangkan situasi. Mari bersama menjaga kondusivitas agar Riau tetap aman," kata Wahid.

Sementara itu, Kapolda Riau yang turut hadir mengungkapkan bahwa beberapa wilayah di Indonesia mulai mengalami gangguan keamanan berupa penjarahan dan perusakan. Ia berharap kondisi serupa tidak terjadi di Riau.

“Hingga tadi malam, beberapa daerah masih mengalami aksi penjarahan. Kita tidak ingin hal itu merembet ke daerah kita,” ucapnya.

Upaya menjaga situasi tetap kondusif juga dilakukan melalui pendekatan kultural dan partisipatif. Salah satunya adalah pelaksanaan doa bersama yang melibatkan ribuan masyarakat, termasuk komunitas ojek daring. Selain itu, pemerintah daerah intens berkoordinasi dengan penyedia layanan transportasi online untuk menghindari provokasi di lapangan.

Gubernur memastikan bahwa sampai saat ini, kondisi keamanan dan ketertiban di Provinsi Riau relatif terkendali. Aspirasi dari berbagai elemen masyarakat, khususnya generasi muda, terus diakomodasi melalui dialog terbuka.

“Kita kedepankan pendekatan dialogis, sebagaimana nilai luhur budaya Melayu yang menjunjung musyawarah,” tambahnya.

Pemerintah berharap seluruh komponen masyarakat dapat bersatu menjaga harmoni sosial dan mencegah konflik yang dapat merugikan bersama. (Nab)