Semester I 2025, Investasi di Pekanbaru Bukukan Rp5,44 Triliun dan Serap Ribuan Tenaga Kerja

RIAUIN.COM – Sepanjang Januari hingga Juni 2025, realisasi investasi di Kota Pekanbaru dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) mencapai Rp5,444 triliun. Investasi tersebut mendukung 7.201 proyek dan menyerap 5.915 tenaga kerja, terdiri dari 5.913 Tenaga Kerja Indonesia (TKI) serta 2 Tenaga Kerja Asing (TKA).

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pekanbaru, Akmal Khairi, menyebutkan bahwa capaian ini melampaui target yang telah ditetapkan sebelumnya.

"Jumlah tenaga kerja yang terserap pada Semester I ini sebanyak 5.915 orang. Investasi yang masuk juga over target, dengan total nilai sebesar Rp5,444 triliun melalui 7.201 kegiatan atau proyek," jelasnya, Kamis (14/8/2025).

Di bawah Pekanbaru, Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) menjadi wilayah dengan serapan tenaga kerja terbanyak kedua, yakni 5.365 TKI dari 333 proyek. Namun nilai investasinya lebih rendah, yakni sebesar Rp1,185 triliun.

Kabupaten Bengkalis mencatat 4.308 TKI yang terserap dalam 1.395 proyek, dengan nilai investasi Rp2,241 triliun. Pelalawan menyerap 2.466 TKI dan 33 TKA dari 697 proyek, dengan investasi sebesar Rp3,647 triliun.

Menariknya, meskipun jumlah tenaga kerja di Kabupaten Kampar lebih rendah — hanya 2.221 TKI dan 1 TKA — namun nilai investasinya justru tertinggi di antara daerah lain, yakni mencapai Rp12,6 triliun dari 1.307 proyek.

Pemerintah Kota Pekanbaru melalui DPMPTSP terus melakukan berbagai upaya untuk menarik lebih banyak investor. Salah satunya melalui aplikasi Pekanbaru Investment Centre (PIC) yang dirancang sebagai pusat informasi digital terkait peluang dan potensi investasi di kota tersebut.

PIC menyediakan informasi yang dibutuhkan para pelaku usaha baik sebelum maupun sesudah berinvestasi, termasuk data geografis, penyesuaian tata ruang, laporan penanaman modal, dan informasi UMKM.

Tak hanya itu, DPMPTSP juga berkomitmen menciptakan iklim usaha yang kondusif, memberikan kemudahan bagi pelaku usaha, serta mempercepat proses perizinan dan layanan non-perizinan untuk mendukung pertumbuhan investasi di ibu kota Provinsi Riau ini. (Nab)