Pj Sekda Riau Minta Penegakan Hukum Agraria Harus Tegas Tanpa Pengecualian

RIAUIN.COM – Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) dibentuk sebagai forum koordinasi lintas sektor guna menata ulang struktur penguasaan, kepemilikan, serta pemanfaatan lahan agar lebih adil dan merata. Tujuannya adalah mencegah potensi konflik yang bisa merugikan berbagai pihak.

Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Provinsi Riau, M Job Kurniawan menegaskan bahwa keberhasilan program GTRA bukan sekadar dilihat dari jumlah sertifikat tanah yang diterbitkan, melainkan dari dampak nyata yang dirasakan masyarakat atas kepastian hukum atas aset mereka.

“Yang menjadi ukuran utama adalah perubahan positif dalam kehidupan masyarakat akibat kepastian terhadap aset tanah yang dimiliki,” ujarnya dalam Rapat Koordinasi GTRA yang digelar di Ruang Kenanga, Kantor Gubernur Riau, Selasa (12/8/2025).

Menurutnya, Riau menghadapi berbagai persoalan agraria yang kompleks. Di antaranya adalah tumpang tindih izin, klaim atas tanah adat setelah investasi berjalan, perebutan lahan perkebunan sawit, hingga konflik antara masyarakat, swasta, dan pemerintah.

Situasi ini menciptakan ketegangan yang berpotensi merusak iklim investasi di wilayah tersebut. Oleh karena itu, penyelesaiannya memerlukan kolaborasi lintas sektor, mulai dari pemerintah pusat, daerah, hingga penegak hukum.

Pj Sekda menekankan bahwa konsistensi dalam penegakan aturan adalah kunci. Tidak boleh ada toleransi terhadap pihak manapun yang terbukti melanggar.

“Perusahaan yang tidak menjalankan kewajibannya harus diberi sanksi tegas. Kami bersama BPN dan perangkat daerah lainnya akan memastikan aturan ditegakkan dengan adil,” tegasnya.

Ia juga menyampaikan bahwa evaluasi rutin akan dilakukan terhadap semua pelaku agar kebijakan berjalan sesuai dengan kondisi riil di lapangan.

Menutup pernyataannya, M Job mengajak seluruh stakeholder terkait untuk bersinergi dan merumuskan langkah nyata demi penyelesaian konflik agraria di Riau. (Nab)