Gubri Tegaskan Kebijakan Pembangunan Harus Berdasarkan Data Bukan Asumsi

RIAUIN.COM – Gubernur Riau, Abdul Wahid, menekankan pentingnya penggunaan data yang akurat dalam setiap proses penyusunan kebijakan publik. Hal tersebut disampaikannya dalam kegiatan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) Program Satu Data Riau antara Pemerintah Provinsi Riau dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia.

Menurut Gubernur Wahid, pengambilan keputusan berbasis asumsi tidak lagi relevan di era sekarang. Ia menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan sangat bergantung pada kualitas data yang digunakan sebagai dasar perencanaan.

“Pemerintah harus membangun ekosistem yang berbasis data yang valid dan terukur. Kalau tidak ada data yang jelas, bagaimana kita bisa tahu apakah kebijakan itu tepat atau tidak?” ujarnya di Gedung Daerah Balai Serindit, Kamis (7/8/2025).

Dalam kesempatan tersebut, Wahid memaparkan empat strategi utama yang tengah disiapkan Pemprov Riau untuk memperkuat sistem data daerah. Pertama, menyinergikan data pusat dan daerah agar lebih adaptif terhadap kebutuhan pembangunan. Kedua, meningkatkan kompetensi sumber daya manusia pengelola data di semua level pemerintahan.

“Ketiga, mendorong digitalisasi data publik untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Terakhir, memperluas literasi data tidak hanya di instansi pemerintah, tetapi juga ke masyarakat,” jelas Wahid.

Ia juga menegaskan bahwa kolaborasi antarlembaga, khususnya dengan BPS, merupakan kunci sukses dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan berbasis data. Tanpa dukungan sistem dan SDM yang andal, menurutnya, pembangunan berbasis data hanya akan menjadi wacana.

Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, turut mendukung inisiatif tersebut. Ia menyatakan bahwa data statistik bukan sekadar angka, tetapi alat penting untuk memahami permasalahan dan merancang solusi yang tepat.

“Data bukan hanya angka. Ia harus punya nilai strategis bagi pemerintah daerah dan pusat dalam menetapkan arah pembangunan,” tegas Amalia.

Amalia menambahkan, BPS tidak hanya bertugas mengumpulkan data, tetapi juga memastikan pemanfaatannya secara maksimal oleh pemerintah daerah. Ia optimistis kerja sama dengan Pemprov Riau akan membawa dampak konkret bagi pembangunan daerah.

“Penandatanganan MoU ini adalah langkah awal yang penting untuk memperkuat sinergi antara BPS dan Pemprov Riau demi pembangunan yang lebih berkualitas,” tutupnya. (Nab)