DPRD Riau Sambut Baik Usulan Pemekaran Daerah untuk Percepatan Layanan Publik


Selasa, 29 Juli 2025 - 09:31:13 WIB
DPRD Riau Sambut Baik Usulan Pemekaran Daerah untuk Percepatan Layanan Publik

RIAUIN.COM – Usulan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Provinsi Riau kembali menjadi perbincangan setelah Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI secara resmi mencabut moratorium pemekaran wilayah dan mulai meninjau ulang berbagai usulan daerah baru, termasuk dari Riau.

Lima wilayah yang diajukan sebagai calon DOB antara lain Indragiri Selatan dan Indragiri Utara dari Kabupaten Indragiri Hilir, Gunung Sahilan Darussalam dari Kabupaten Kampar, Rokan Darussalam dari Kabupaten Rokan Hulu, serta Kota Duri yang akan dimekarkan dari Kabupaten Bengkalis.

Rencana ini mendapat respons positif dari sejumlah anggota DPRD Provinsi Riau. Mereka menilai pemekaran wilayah menjadi solusi penting dalam mendorong percepatan pembangunan dan pelayanan publik, terutama di daerah yang selama ini sulit dijangkau.

Salah satu dukungan datang dari Ikbal Sayuti, anggota DPRD Riau asal daerah pemilihan Indragiri Hilir. Ia menegaskan pentingnya pemekaran, khususnya di wilayah Indragiri Hilir yang menurutnya terlalu luas dan sulit dijangkau secara administratif.

“Saya mendukung penuh langkah ini, khususnya untuk Indragiri Hilir. Wilayahnya sangat luas, dan itu berdampak pada lambatnya pelayanan serta pembangunan,” kata Ikbal, Senin (28/7/2025).

Ia menambahkan, proses kajian terhadap pemekaran wilayah Indragiri Hilir menjadi Indragiri Selatan dan Indragiri Utara sudah berada pada tahap yang cukup matang. Kajian telah dilakukan di tingkat kabupaten, provinsi, hingga pemerintah pusat.

“Ini bukan lagi sekadar wacana. Sudah ada kajian kelayakan dan dasar hukum yang kuat. Saya yakin, daerah-daerah baru ini mampu mandiri secara ekonomi dan tidak akan membebani anggaran nasional,” jelas politisi dari Partai Persatuan Pembangunan itu.

Ikbal juga menekankan bahwa tujuan utama pemekaran adalah menghadirkan keadilan pembangunan dan pelayanan yang lebih merata bagi masyarakat. Ia menyebut ketimpangan pembangunan selama ini disebabkan oleh faktor geografis dan terbatasnya akses ke wilayah terpencil di Inhil. (Nab)