Empat Wilayah di Riau Jadi Contoh Peluncuran Perdana Koperasi Merah Putih

RIAUIN.COM – Empat daerah di Provinsi Riau siap menjadi pionir dalam peluncuran program nasional Koperasi Merah Putih tingkat desa dan kelurahan. Program ini dijadwalkan akan diresmikan secara virtual oleh Presiden Republik Indonesia pada 21 Juli 2025 dan bertujuan untuk mendorong kemandirian ekonomi berbasis komunitas lokal.

Persiapan tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang digelar Pemerintah Provinsi Riau pada Senin (15/7/2025) di Kantor Gubernur Riau. Rapat tersebut dihadiri oleh Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Riau, M. Job Kurniawan, serta pejabat dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM.

Inisiatif ini diharapkan mampu menggerakkan roda ekonomi di tingkat akar rumput melalui penguatan peran koperasi sebagai lembaga usaha rakyat. Pemerintah provinsi menargetkan kolaborasi lintas sektor agar pelaksanaan program berjalan efektif dan membawa manfaat langsung bagi masyarakat.

Adapun empat daerah yang terpilih sebagai lokasi peluncuran perdana adalah Kabupaten Kampar, Kota Pekanbaru, Kabupaten Rokan Hulu, dan Kabupaten Bengkalis. Wilayah-wilayah ini dinilai sudah memiliki kesiapan dari sisi kelembagaan, kepengurusan koperasi, hingga sarana pendukungnya.

Job Kurniawan menegaskan bahwa keberadaan Koperasi Merah Putih bukan hanya sebatas proyek seremonial, melainkan langkah nyata dalam membangun ekonomi desa yang berdaya dan tangguh.

"Koperasi ini harus benar-benar menjadi penggerak utama dalam pembangunan ekonomi desa. Kita perlu memastikan semua aspek—dari legalitas, SDM, hingga operasional—siap sebelum peluncuran," ujarnya.

Ia juga mengingatkan pemerintah daerah agar segera menyelesaikan pembentukan struktur pengurus, melaksanakan pelatihan koperasi, serta menyiapkan data anggota secara akurat guna mempercepat aktivasi koperasi pasca peluncuran.

Peluncuran ini akan dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia, dan Riau diharapkan menjadi contoh sukses dalam mengimplementasikan model koperasi berbasis gotong oyong dan kemandirian ekonomi lokal. (Nab)