Advertorial

Fraksi DPRD Riau Sampaikan Pandangan Umum terhadap Laporan Pertanggungjawaban APBD 2024


Kamis, 03 Juli 2025 - 22:14:47 WIB
Fraksi DPRD Riau Sampaikan Pandangan Umum terhadap Laporan Pertanggungjawaban APBD 2024

RIAUIN.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau kembali menggelar rapat paripurna untuk mendengarkan pandangan umum dari seluruh fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) mengenai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024. Agenda ini merupakan kelanjutan dari penyampaian Ranperda yang telah dilakukan pada 30 Juni 2025 lalu.

Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Riau, Parisman Ihwan. Ia menyampaikan bahwa sebanyak 34 dari total 65 anggota dewan hadir secara fisik, memenuhi syarat kuorum sesuai ketentuan dalam tata tertib DPRD Provinsi Riau.

"Rapat hari ini merupakan bagian dari proses lanjutan pembahasan Ranperda tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2024 dan 2023, sebagaimana diatur dalam Tata Tertib DPRD Nomor 1 Tahun 2020, Pasal 25 ayat 3," ujar Parisman dalam sambutannya di ruang rapat paripurna Gedung DPRD Riau, Kamis (3/7/2025).

Seluruh fraksi di DPRD, antara lain PDIP, Golkar, PKS, Demokrat, PKB, Nasdem, dan Gerindra, menyampaikan beragam pandangan dan penilaian terhadap pelaksanaan APBD 2024. Pandangan tersebut mencakup kritik, evaluasi, serta saran perbaikan untuk pelaksanaan anggaran yang lebih optimal ke depan.

Setelah semua fraksi menyampaikan pendapatnya, Parisman secara resmi menyerahkan dokumen berisi pandangan umum fraksi kepada Pj Sekretaris Daerah Provinsi Riau, M. Job Kurniawan, yang hadir mewakili Gubernur Riau. Penyerahan ini menjadi bagian dari mekanisme lanjutan pembahasan Ranperda.

DPRD berharap proses pembahasan selanjutnya, termasuk jawaban resmi dari Gubernur atas masukan fraksi-fraksi, dapat dilaksanakan secara transparan dan membawa dampak positif bagi pembangunan daerah.

Di akhir rapat, Parisman menyampaikan apresiasi atas kehadiran perwakilan dari Pemprov Riau dan berharap semua masukan dari legislatif bisa ditanggapi dengan serius dalam rapat paripurna berikutnya.

“Kami menantikan respons yang menyeluruh dari pemerintah provinsi atas semua masukan yang telah disampaikan oleh fraksi-fraksi,” tutup Parisman. -adv