DPRD Riau Siap Kawal Aspirasi Masyarakat Menuju Status Daerah Istimewa

RIAUIN.COM – Ketua DPRD Provinsi Riau, Kaderismanto, menerima audiensi dari Badan Pekerja Perwujudan Daerah Istimewa Riau (BPP DIR) pada Jumat sore (23/05/2025). Dalam pertemuan tersebut, DPRD Riau menegaskan dukungan terhadap perjuangan menjadikan Riau sebagai daerah istimewa, sebagai bentuk pengakuan atas sejarah, budaya, dan kontribusi masyarakat Melayu Riau kepada Republik Indonesia.

Pertemuan tersebut dihadiri oleh Ketua BPP DIR sekaligus Ketua Umum DPH LAMR, Datuk Seri H. Taufik Ikram Jamil, Sekretaris BPP DIR Datuk Afrizal Alang, Wakil Sekretaris Datuk Toni, serta perwakilan berbagai organisasi masyarakat seperti FKPMR, DMDI, MUI Riau, FPK, FKUB, MDI, dan Ijtihad Muballighin Riau. Ketua DPRD Riau didampingi oleh anggota dewan dari PKB, Misliadi.

Datuk Seri Taufik menyampaikan bahwa upaya menuju status istimewa telah dilakukan secara bertahap, mulai dari diskusi publik, pembentukan badan pekerja, hingga penyusunan maklumat yang dilaksanakan bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional di Balai Adat LAMR.

Cita-Cita yang Mengakar

Menurut Taufik, aspirasi ini bukan hal baru. Sejak era kolonial, masyarakat Melayu Riau telah memperjuangkan status khusus. Bahkan, berdasarkan dialog dengan Komisi II DPR RI dan Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri, Riau termasuk dalam enam provinsi yang diusulkan memiliki status istimewa.

"Ini adalah peluang nyata. Kita tak boleh lengah," ujar Kaderismanto, dengan logat khas Melayu Bengkalis.

Taufik menambahkan bahwa dari segi sejarah dan budaya, Riau memiliki landasan kuat untuk menjadi daerah istimewa. Ketika Indonesia merdeka, sejumlah kerajaan Melayu seperti Siak, Indragiri, dan Pelalawan dengan sukarela menyerahkan kedaulatan dan kekayaannya kepada Republik Indonesia.

Penyusunan Naskah Akademis

BPP DIR saat ini tengah menyusun naskah akademis sebagai dokumen pendukung formal. Taufik memastikan, dalam waktu sebulan, naskah ini akan rampung.

Ketua FKUB Riau, Tuan K.H. Abdurrahman Qoharuddin, menegaskan bahwa aspirasi ini adalah hak Riau. “Memperjuangkannya adalah kewajiban kita bersama. Ini bentuk jihad dalam arti bersungguh-sungguh,” katanya.

Auni M. Noor dari FPK juga mengungkapkan bahwa status istimewa akan memberikan manfaat tidak hanya bagi masyarakat Riau, tetapi juga bagi pemerintah daerah dan pusat.

Langkah Konkret DPRD

Menyambut harapan dari BPP DIR dan masyarakat, Kaderismanto menyatakan siap mengkoordinasikan langkah-langkah politik di DPRD, termasuk menyurati pimpinan DPR RI, Komisi II, dan DPD RI. Ia juga akan meminta dukungan BUMD agar perjuangan ini tidak membebani tokoh-tokoh adat secara pribadi.

“Kita semua harus bersatu. Perjuangan ini tidak untuk kepentingan kelompok, tapi untuk kemaslahatan masyarakat Riau,” tegasnya.

Rencana pengusulan status istimewa ini juga akan dikaitkan dengan peringatan Hari Jadi Riau pada 9 Agustus, agar semakin menggema dan mendapat dukungan luas. (*)