Pemprov Riau Bentuk Satgas Khusus Tingkatkan Pajak BBM untuk Dongkrak PAD

RIAUIN.COM – Pemerintah Provinsi Riau resmi membentuk Satuan Tugas (Satgas) Optimalisasi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) guna meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor perpajakan daerah, khususnya dari distribusi bahan bakar.

Pembentukan Satgas ini diumumkan dalam pertemuan di Kantor Gubernur Riau pada Rabu (14/5/2025), sebagai bentuk respons atas rendahnya realisasi penerimaan pajak dari aktivitas niaga BBM di wilayah tersebut.

Satgas ini diberi mandat untuk melakukan pengawasan intensif, pengumpulan serta penelusuran data, hingga memperkuat koordinasi antarsektor demi mengoptimalkan potensi pajak dari BBM.

Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Taufik OH, dalam sambutannya menyatakan bahwa pembentukan tim ini merupakan bagian dari implementasi arahan pemerintah pusat untuk memperbaiki struktur pendapatan daerah, khususnya dari sektor energi.

“PBBKB memiliki potensi besar bagi Riau, namun pemanfaatannya masih belum optimal. Satgas ini diharapkan mampu menjembatani berbagai kendala yang selama ini menghambat penerimaan pajak secara maksimal,” ungkap Taufik.

Ia menyoroti pentingnya transparansi dalam pelaporan distribusi BBM, terutama oleh badan usaha niaga yang melayani segmen non-subsidi—yang menjadi target utama pungutan pajak ini.

Taufik juga mengakui bahwa tantangan utama dalam pengelolaan PBBKB berasal dari praktik pelaporan yang tidak seragam, terutama oleh badan usaha yang beroperasi di lintas wilayah dan belum sepenuhnya patuh terhadap ketentuan pajak daerah.

“Sinergi lintas sektor dan pemanfaatan sistem digital menjadi faktor penting dalam mengatasi permasalahan ini. Kami ingin memastikan seluruh badan usaha berkontribusi secara adil,” tegasnya.

Ia menambahkan, dengan kondisi fiskal yang terbatas, pemerintah daerah perlu lebih giat menggali potensi dari sektor-sektor strategis seperti PBBKB untuk mendanai pembangunan dan layanan publik yang lebih baik.

“Satgas ini akan menjadi ujung tombak Pemprov dalam memperkuat penerimaan daerah, khususnya dari sektor energi. Harapannya, kontribusi sektor ini akan semakin terukur dan berdampak nyata,” tutupnya. (Nab)