DLHK Riau Terima Alokasi Dana Rp 9 Miliar dari Kementerian Lingkungan Hidup

RIAUIN.COM - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Riau berpartisipasi dalam Pertemuan Kemajuan Implementasi RBC 1, 2, dan 3 FOLU Norway Contributions, yang digelar di The Ritz-Carlton SCBD Jakarta pada Jumat (13/12/24).

Acara ini dipimpin oleh Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, dan merupakan tindak lanjut dari kesepakatan antara Pemerintah Indonesia dan Norwegia mengenai pengurangan emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan.

Dalam pertemuan tersebut, DLHK Provinsi Riau diumumkan sebagai salah satu provinsi yang memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp 9 miliar dari Kementerian Lingkungan Hidup untuk program tahun 2024-2025. Setelah acara pembukaan, Menteri Hanif meminta para mitra pelaksana, termasuk DLHK Riau, untuk melaporkan perkembangan kegiatan tahun 2024 dan rencana kegiatan untuk 2025.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala DLHK Provinsi Riau, Alwamen, dalam presentasinya mengungkapkan progres pelaksanaan kegiatan yang didanai oleh FOLU Norway Contributions tahap pertama. Program ini berfokus pada penguatan Masyarakat Peduli Api (MPA) dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, pengembangan perhutanan sosial, serta pembangunan hutan tanaman sagu di empat wilayah KPH: KPH Tebing Tinggi, KPH Bengkalis Pulau, KPH Bagansiapiapi, dan KPH Mandah.

"Pada tahap pertama, kami telah menjalankan berbagai kegiatan di empat KPH tersebut, termasuk penguatan MPA, perhutanan sosial, serta pembangunan hutan tanaman sagu," ujar Alwamen.

Selain itu, Alwamen juga melaporkan bahwa FOLU Norway Contributions tahap pertama telah melibatkan 13 kelompok masyarakat perhutanan sosial dalam penyusunan rencana pengelolaan KUPS dan pengembangan usaha. Sebanyak 100 desa rawan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) juga telah mendapatkan sosialisasi, dan 20 kelompok MPA difasilitasi dengan pompa jinjing serta alat pelindung diri (APD).

Dalam kesempatan tersebut, Alwamen mengusulkan agar program Result Based Contribution (RBC) tahap 2 dan 3 dapat difokuskan pada penguatan kelembagaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Menurutnya, tantangan besar yang dihadapi KPH dalam mengelola wilayah yang luas belum dapat ditangani sepenuhnya oleh keuangan daerah, sehingga perlu ada dukungan melalui pendanaan RBC.

"Kami mengusulkan agar program berikutnya berfokus pada penguatan kelembagaan KPH, mengingat tugas berat dan luasnya wilayah yang belum dapat dibiayai sepenuhnya oleh anggaran daerah. Kami akan menyampaikan proposal rinci kepada Project Director FOLU untuk kegiatan dan lokasi lebih lanjut," jelasnya. (*)