Galeri Foto

DPRD Apresiasi Pemprov Riau 13 Kali Raih WTP dari BPK RI


Sabtu, 01 Juni 2024 - 11:43:25 WIB
DPRD Apresiasi Pemprov Riau 13 Kali Raih WTP dari BPK RI

RIAUIN.COM- DPRD Provinsi Riau menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan pemeriksa keuangan (BPK) RI atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Provinsi Riau tahun anggaran tahun 2023, di ruang rapat Paripurna DPRD Provinsi Riau, Kamis (30/5/2024).

Rapat dipimpin oleh ketua DPRD Provinsi Riau Yulisman didampingi wakil ketua DPRD Privinsi Riau Agung Nugroho serta diikuti oleh anggota DPRD Provinsi Riau lainnya yaitu Robin Hutagalung, Abdul Kasim, Soniwati, Yuliawati, Mardianto Manan, Marwan Yohanis, Suyadi, Zulkifli indra, Andi Darma Taufik, Syafruddin Iput, Abu Khoiri dan anggota DPRD Provinsi lainnya yang mengikuti rapat ini secara virtual.

Sementara dari Pemerintah Provinsi Riau dihadiri oleh PJ Gubernur Riau SF Hariyanto berserta forum koordinasi pimpinan daerah (Forkompimda) Provinsi Riau lainnya. Dalam kesempatan itu, Pemerintah Provinsi Riau kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia untuk ke-13 kalinya.

Wakil Ketua DPRD Riau Agung Nugroho dalam  kesempatan itu mengatakan, opini WTP yang diraih Pemprov Riau menunjukan manajemen keuangan pemprov sangat baik. Dirinya mewakili pimpinan dan anggota DPRD Riau menyampaikan apresiasi kepada Pemprov Riau.

“Untuk tahun 2023 ini, kita mendapatan WTP kembali sudah 13 kali. Tentu ini kami atas nama pimpinan dan segenap anggota DPRD Riau menyampaikan apresiasi kepada Pemprov Riau,” sebutnya. Ia berharap ke depan ini bisa ditingkatkan. Soal masih ada temuan, menurut Agung hal itu berkaitan dengan administrasi. Namun, pihaknya tetap mendorong temuan yang ada agar dapat dikembalikan. Dengan oponi WTP ini, membuktikan bahwa setiap temuan yang ada sudah terselesaikan dengan baik.

Ia juga  berharap kedepannya seluruh jajaran Pemprov Riau harus dapat selalu mematuhi semua peraturan dan standar yang berlaku dalam pengelolaan keuangan daerah. Hal ini mencakup transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan anggaran yang dilakukan oleh seluruh unit kerja di lingkungan Pemprov Riau. “Semoga pengelolaan keuangan akan terus diupayakan untuk hasil yang mengarah pada prinsip-prinsip efektif, efesien, transparan dan akuntabel,” ujarnya. ***

Galeri Foto