Komisi II DPRD Riau Tak Punya Data Lahan PT DSI dan Warga, LSM Perisai: Kami Bantu

RIAUIN.COM - Komisi II DPRD Riau hingga saat ini belum menerima data lahan dan kebun sawit milik PT Duta Swakarya Indah (DSI) dan masyarakat Kecamatan Koto Gasib, Dayun dan Mempura, Kabupaten Siak.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Riau, Zulfi Mursal, Senin (21/8/2023) mengatakan, pihaknya sudah berkali-kali minta kepada BPN Siak, Disbun Siak untuk menyerahkan data lahan yang diduga diserobot PT DSI. Hasil RDP yang dihadiri Kanwil BPN, BPN Siak, Disbun Siak, Disbun Provinsi Riau dan DLHK pada 13 Juli lalu yang tak dihadiri PT DSI, Komisi II meminta agar segera menyerahkan data lahan berkonflik tersebut.

"Pada RPD lalu kami minta agar menyampaikan objek dan peta tata batas pertanahan wilayah PT DSI ke Komisi II. Sampai saat ini kita sepertinya permintaan kita tak digubris. Karena itu kami sudah buat permintaan secara tertulis melalui surat agar data lahan tersebut diserahkan ke Komisi II," kata Zulfi.

Menyikapi hal itu, DPP LSM Perisai Riau, selaku kuasa masyarakat Kito Gasib, Dayun dan Mempura buka suara. Ketua DPP LSM Perisai Riau, Sunardi SH menjelaskan, pihaknya telah menyiapkan Sertipikat Hak Milik, SKT dan SKGR milik masyarakat sebagai bukti yang sah terhadap kebun sawit di tiga kecamatan tersebut.

"Jika Komisi II memerlukan data tambahan terkait informasi tentang Perizinan PT DSI, kami siap memberikan masukan guna mempermudah proses penanganan Konflik Agraria yg terjadi antara masyarakat dengan PT DSI," kata Sunardi, Selasa (22/8/2023).

Seharusnya, kata Sunardi, Komisi II DPRD Riau meminta data PT DSI melalui Pemkab Siak. Karena kewenangan tentang perizinan yang mengetahui secara lengkap adalah di pemerintah setempat.

"Termasuk dalam hal pengawasan, beroperasinya PT DSI. Sebab, Perizinan PT DSI dari penelusuran yang kami dapatkan, ada data-data yang diduga menyimpang dari peraturan dan perundang- undangan yang berlaku. Sehingga patut dipertanyakan kinerja Pemkab Siak dalam melakukan pengawasan dan terkesan takut dengan PT DSI," bebernya.

Sehubungan permasalahan tersebut, jika Komisi II memerlukan data-data tambahan, pihaknya siap untuk menyerahkannya. "Kami berharap, Komisi II  DPRD Riau segera turun ke lokasi sengketa, supaya lebih jelas tentang informasi pada saat dengar pendapat beberapa waktu lalu," pungkasnya.-dnr