DPRD Riau Minta LPSE Dievaluasi Total Imbas Lelang Proyek Payung Elektronik Diduga Bermasalah


Kamis, 04 Mei 2023 - 20:07:00 WIB
DPRD Riau Minta LPSE Dievaluasi Total Imbas Lelang Proyek Payung Elektronik Diduga Bermasalah

RIAUIN.COM - Proses lelang Proyek Payung Elektrik di Masjid Agung Annur masih menyisakan tanda tanya. Sebab, selain kualitas diduga tidak sesuai standar, proyek senilai Rp42 miliar itu juga tidak selesai sesuai waktu yang ditetapkan.

Apalagi, saat ini proyek itu sudah dihentikan dan kontrak penyedia jasa dicabut serta dikenakan denda. Anggota DPRD Riau Mardianto Manan mengatakan, kasus diberhentikannya proyek payung elektrik ini harus diusut.

Kata dia, dalam kasus proyek yang dikerjakan PT Bersinar Jestive Mandiri itu, tidak cukup hanya memberi sanksi blacklist. Ia mengatakan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) juga harus dievaluasi.

"Harusnya LPSE itu dievaluasi total, siapa panitianya? Kok bisa palsu dan dia tidak baca. Jangan-jangan ada 'main mata' antara pemenang tender dan LPSE," tegas Mardianto, Kamis (4/5/2023) dikutip dari cakaplah.

Mardianto mengatakan ada sejumlah kejanggalan di penunjukkan proyek ini. Tidak hanya dugaan tenaga ahli yang palsu, penunjukkan PT Bersinar Jestive Mandiri yang menawarkan tender ini juga termahal dibanding perusahaan lain.

Mardianto mengatakan, sah saja jika dipilih yang termahal jika sesuai spesifikasi dan kualitas yang ditawarkan. Tapi kenyataannya yang terjadi justru tidak mencerminkan hal tersebut.

"Kenapa yang termahal, sementara orang berebut menawarkan yang termurah. Kalau yang dimenangkan yang termahal, seharusnya kan berbobot," kata dia.

Ia mengatakan, proses lelang yang dilakukan berjenjang di LPSE itu seharusnya bisa mendeteksi kepalsuan yang dilakukan perusahaan. Kondisi ini menimbulkan kecurigaan adanya permainan antara LPSE dan perusahaan.

"Kok bisa palsu, dimana yang mengawasinya? Jangan-jangan LPSE dapat fee dari situ," tegasnya.

Politisi, Partai Amanat Nasional (PAN) ini menyebut, langkah pemutusan kontrak ini pun dinilai seperti langkah 'buang badan' dari Pemprov. Ia menyebut kesalahan diduga sudah terjadi sejak lelang, tapi justru tidak pernah dibahas.

"Loh, pengadaan barang dan jasanya kemana? Harusnya kalau berani, tapi ini kan buang muka pula," kata dia. (*)