Pemkab Kuansing Harus Punya Kepedulian Majukan Pemerintahan Desa

RIAUIN.COM- Penyelenggaraan pemerintahan desa dan kurang optimalnya pungutan dan sumbangan pihak ketiga di Desa Sarosa Kecamatan Hulu Kuantan cukup menjadi pembelajaran baik bagi Pemkab, camat selaku pimpinan kecamatan, maupun bagi seluruh desa yang ada di Kuansing.

Pemkab melalui Dinas Sosial dan PMD juga harus memiliki komitmen dalam pembinaan dan pelatihan bagi pemerintah desa.

"Kerena banyak saya lihat, tidak hanya di Kuansing, tapi di Riau secara umum, bahwa pemerintah desa tidak mampu melahirkan Perdes," ucap Dosen Hukum Tata Negara Zul Wisman SH MH

Kalau pun ada, kata dia, Perdes hanya sebatas Perdes tentang APBDes saja. Padahal banyak hal yang harus ada Perdesnya.

Ini menunjukkan kreatifitas dan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa itu sangat kurang.

Ya, kenapa hal ini terjadi?, banyak faktor sebagai penyebabnya, apakah SDM (pemahaman regulasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang kurang/ rendah).

"Jadi saya kira, cukuplah apa yang terjadi di Desa Sarosa ini jadi pembelajaran," timpalnya.

Kedepan, pemkab sebagai orang tua dalam penyelenggaraan pemerintahan, harus punya kepekaan dan kepedulian yang tinggi dalam memajukan penyelenggaraan pemerintahan di desa.

Kenapa demikian, karena Baiknya penyelenggaraan pemerintahan desa adalah bentuk baiknya penyelenggaraan pemerintahan kabupaten.

Jadi segenap unsur seperti Dinas Sosial dan PMD, dan camat sebagai perpanjangan tangan bupati yang ada di Kuansing perlu merenung dan Kedepan harus  semakin baik dalam hubungannya dengan pemerintah desa.

Kemajuan satu desa dalam berbagai hal, adalah salah satu tolak ukur kemajuan pemerintah kabupaten.

Sekedar diketahui, Pemerintahan Desa Serosa akhir akhir ini tengah di sorot. Desa yang berada di wilayah Kecamatan Hulu Kuantan itu terbilang desa yang cukup banyak menerima sumbangan dana dari pihak ketiga.

Sejumlah perusahaan memberikan sumbangan kepada desa itu untuk penguatan keuangan desa. Namun, berdasarkan keterangan PJ Kades Serosa Nopri Hadi Putra menyebutkan sumbangan tersebut selama ini tidak tercatat didalam APBDes sehingga diragukan masuk kedalam PADes. -hen