Tak Mempan Dilarang, Warga Desa Pulau Kumpai Justru Berbondong bondong Hadiri Reses Sardiyono

RIAUIN.COM- Warga Desa Pulau Kumpai Kecamatan Pangean, Kabupaten Kuansing terlihat berbondong bondong hadir saat reses anggota DPRD Provinsi Riau Sardiyono, Minggu (12/3/2023).

Warga terlihat berjubel mengisi semua tenda yang disediakan oleh pihak penyelenggara. Bahkan ada juga warga yang duduk berjejer mengitari lokasi acara yang bertempat di lapangan sepak bola desa setempat.

Awalnya tersiar kabar bahwa reses anggota fraksi PPP itu tidak akan seramai itu karena ada pihak yang mencoba mengintimidasi masyarakat untuk tidak hadir. Hal itu dibenarkan oleh beberapa orang warga yang hadir pada acara tersebut.

Namun warga tetap menolak larangan tersebut dan tetap hadir pada acara reses anggota DPRD Provinsi Riau itu.

"Kami mau menyalurkan aspirasi kok dilarang hadir. Kan lucu," ujar salah seorang pria paruhbaya kepada Riauin.com dilokasi acara.

Reses Sardiyono tadi siang dihadiri oleh pemuka masyarakat beserta Ketua BPD setempat. Namun Pj Kades Pulau Kumpai Miswardi tidak terlihat hadir

Padahal masyarakat Pulau Kumpai saat ini ternyata sangat membutuhkan rumah layak huni dan pengairan lahan persawahan. Karena, 300 hektar lahan persawahan di wilayah desa itu tidak dikelolah karena pengairan tidak memadai.

"Ada dua aspirasi yang ingin kami sampaikan kepada Bapak Sardiyono, agar aspirasi seluruh masyarakat Pulau Kumpai ini disampaikan kepada pemerintahan Provinsi Riau," kata pemuka masyarakat Pulau Kumpai Marwan dihadapan Sardiyono.

Kedua aspirasi itu yakni, masyarakat Pulau Kumpai membutuhkan irigasi yang memadai. Karena 300 lebih lahan persawahan saat ini tidak bisa digarap karena persoalan pengairan.

"Aspirasi yang kedua, masyarakat Pulau Kumpai membutuhkan rumah layak huni. Di Pulau Kumpai masih ada masyarakat miskin yang belum mampu membangun rumah yang layak," ujar Marwan.

Marwan berharap, agar Sardiyono bersedia menyalurkan aspirasi masyarakat ke pemerintahan Provinsi Riau sehingga lahan persawahan seluas 300 hektar bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Dan juga bisa mendapatkan tempat tinggal yang layak

Menanggapi permintaan masyarakat Pulau Kumpai, Sardiyono dalam pidatonya sangat menyayangkan ketidakhadiran Pj Kades didalam acara reses tersebut.

Mestinya, kata dia, selaku pimpinan di desa harus bisa memilih dan memilah mana yang kegiatan pemerintah dan mana kegiatan politik.

" Jangan disama-ratakan. Saya hadir kesini atas perintah undang undang. Dan reses ini guna untuk menampung aspirasi dari masyarakat. Dan ini dibiayai oleh negara," ucapnya.

Kata dia, justru masyarakat harus merasa rugi jika anggota dewannya tidak mau turun ke masyarakat untuk menyerap keinginan dan aspirasi.

Pentingnya kehadiran kepala desa itu, kata Sardiyono, karena setiap usulan yang diinginkan oleh masyarakat itu baru diterima oleh pemerintah provinsi harus ada persetujuan atau tanda tangan dari pimpinan desa/kepala desa

Usulan itu tidak bisa masuk begitu saja jika tidak ada tanda tangan kepala desa selaku pihak yang mengusulkan. Baik itu usulan perbaikan irigasi maupun pembangunan rumah layak huni.

"Sementara bapak bapak dan ibu ibu membutuhkan kedua pembangunan tadi, tapi Kadesnya malah tidak hadir. Ini kegiatan reses bukan kampanye, jadi untuk apa takut hadir," ucap Sardiyono menyentil ketidakhadiran Pj Kades Pulau Kumpai.

Menurut Sardiyono, pemimpin yang dibutuhkan masyarakat itu adalah pemimpin yang mendengar keluhan dan kebutuhan warga.

"Disaat warga butuh ini dan itu mestinya pemimpin desa memanfaatkan kami-kami anggota dewan ini, bukan malah takut dengan kegiatan reses seperti ini, ucap Sardiyono.

Kendati nadanya sempat meninggi, namun Sardiyono mengaku akan menyampaikan dan memperjuangkan setiap kebutuhan masyarakat Pulau Kumpai kepada Pemerintah Provinsi Riau dengan syarat usulan tersebut harus ditanda tangani oleh kades setempat.- hen