Pemerintah Fokus Buat Perda, Buat Regulasinya dan Biayai Guru MDTA

PASIR PANGARAIAN, Riauin.com - Diperkirakan, ada puluhan Madrasayah Diniyah Takmaliyah Awliyah (MDTA) di Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) yang gulung tikar alias sudah ditutup pihak pengelola.

Itu karena, pihak pengelola MDTA tidak lagi sanggup mengaji guru yang ada, setelah bantuan dana hibah dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rohul untuk kesejahteraan guru MDTA tidak lagi bisa dibayarkan karena terganjalnya aturan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang melarang pemberian dana hibah dan Bansos kepada satu penerima dalam dua tahun berturut-turut.

Sikapi hal itu, Kepala Kantor Kementrian Agama (Kakankemenag) Rohul Drs.H.Syahrudin,M.Sy menyatakan, pihaknya hanya bisa membuat usulan ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rohul, agar bantuan dana bisa disalurkan ke ribuan guru MDTA.

“Ada ribuan guru Madrasah tidak menerima tunjangan dan puluhan MDA tutup, kita sedang membuat usulan ke Pemkab Rohul agar bisa dibantu di APBD Perubahan, untuk jumlah guru pastinya minggu depan," tegas Kakankemenag Rtohul, Drs.H.Syahrudin,M.Sy, Senin (28/8/2017) siang.

Sikapi hal itu, anggota DPRD Rohul Komisi I, Alpasirin mengatakan, dari hasil kajian yang sudah dilaksanakanya di Kota Sukabumi Provinsi Jawa barat, adanya Permendagri No 14 Tahun 2016 tidak menghalangi Pemerintah Daerah memberikan bantuan kepada guru MDTA.

Tegasnya lagi, esensinya mengapa Pemkab Rohul harus turun tangan membantu guru MDTA, karena guru MDTA mengajarkan anak Indonesia paham dan mengerti dalam perspektif ilmu agama.

“Solusinya, Pemkab Rohul haris membuat Peraturan daerah (Perda), regulasinya yang mengatur tentang ketentuan, kedudukan dan teknis pembayaran gaji guru MDTA," harap Alpasirin.

Ungkapnya lagi, jauh-jauh hari dirinya meminta, agar pemkab Rohul membantu guru MDTA. Namun hingga hari ini tidak direalisasikan.

“Sehingga Pemerintah harus fokus buat Perda, regulasi serta biayai guru MDTA,” ucapnya (yus)