Anggota Komisi I DPRD Tolak Kelanjutan Pembangunan DPRD Rohul Rp28 Miliar

PASIR PANGARAIAN, Riauin.com - Rencana Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) untuk melanjutkan pembangunan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Rohul tahun 2018, disikapi anggota Komisi I, Alpasirin yang dengan tegas menolak rencana kelanjutan pembangunan gedung DPRD.

Dalam pembahasan KUA-PPAS terkait kelanjutan pembangunan gedung DPRD Rohul yang sempat terhenti‎ tiga tahun sudah gelontorkan dana APBD Rohul  capai Rp28 miliar.

Sikapi hal itu, Anggota Komisi I (satu) DPRD Kabupaten Rohul Alpasirin secara tegas,  menolak dengan tegas kelanjutan pembangunan gedung DPRD‎ Rohul dua lantai berlokasi di Jalan Lingkar, Pasir Pangaraian.

Ditegaskan Anggota Fraksi Nasional Demokrat (NasDem), gedung DPRD Rohul‎ yang ditempati sekarang di Jalan Panglima Sulung Pasir Pangaraian tidak ada masalah, apalagi sering kosong.

“Jadi saya menganggap pimpinan DPRD (Rohul) tidak cermat, karena untuk membangun gedung baru menguras anggaran daerah cukup besar, sedangkan gedung lama masih representatif dan jarang ditempati," kata Alpasirin, Senin (28/8/2017).

Diakui Alpasirin, yang membuatnya kecewa, karena masih banyak ‎jalan dan jembatan di Kabupaten Rohul yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan oleh pemerintah daerah. Kemudian, belum lagi terkait perbaikan dan penambahan ruang kelas belajar (RKB) di sejumlah sekolah tersebar di 16 kecamatan, termasuk bantuan dana tunjangan guru MDTA (Madrasah Diniyah Tsanawiyah Awaliyah).

Alpasirin yang kerap menentang tindak pidana korupsi‎, mengkalkusikan, bila dana Rp28 miliar dipakai membangun jembatan permanen dengan dana Rp500 juta per unit, maka ada 56 jembatan yang bisa diperbaiki pemerintah.

Termasuk, dengan perbaikan dan penambahan RKB sekolah di 16 kecamatan yang membutuhkan. Bila per RKB menghabiskan dana Rp40 juta, tentu ada 700 RKB terakomodir, dan pelajar Rohul lebih nyaman belajar. Kemudian, dengan dana Rp28 miliar, Alpasirin juga menilai bisa untuk membangun 800 unit rumah layak huni bila menghabiskan dana sekira Rp35 juta per unitnya.

Tambahnya lagi, dengan dana Rp28 miliar, Kabupaten Rohul bisa membangun dua pabrik karet. Bukan hanya membantu ekonomi petani karet, namun dengan dua pabrik karet tentunya akan menyerap ribuan tenaga kerja, mengurangi angka pengangguran dan angka kriminalitas.

"Pembangunan gedung DPRD Rohul saya rasa belum perlu, karena bukan rakyat yang diprioritaskan dulu, kenapa harus wakil rakyat dulu, apalagi gaji baru naik," tegasnya.

"Biarkan masyarakat bernafas dulu, karena banyak aspirasi mereka yang belum terakomodir sampai saat ini," tambahnya.

Alpasirin juga menyarankan, dengan dana Rp4 miliar, maka gedung DPRD Rohul bisa ditambah dengan memanfaatkan areal parkir belakang.‎Sedangkan untuk parkiran kendaraan bisa dipindahkan ke halaman depan. Karena, untuk pembangunan gedung DPRD Rohul dua lantai di Jalan Lingkar Pasir Pangaraian sudah dimulai sekitar tahun anggaran 2012 dan 2013 lalu, dimulai dengan pembangunan dasar dan pilar.(yus)