Sinergi Kebijakan, Dewan RDP dengan KPU dan Bawaslu Riau

RIAUIN.COM- Komisi I DPRD Riau menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau dan Badan Pengawas Pemilu Riau, Senin (14/2/2023) di Gedung DPRD Riau. Rapat ini sebagai upaya DPRD bersama Pemprov Riau dalam mensinergikan kebijakkan turut mendorong pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada 2024 yang partisipatif. 

Rapat dipimpin Ketua Komisi I DPRD Riau, H Eddy A Mohd Yatim dihadiri anggota komisi I dan dihadiri Ketua KPU Riau, M Ilham Yasirham, Ketua Bawaslu Riau, Alnofrizal, Asisten I Masrul Kasmi, Kepala Kesbangpolinmas Riau, Kadis Kominfotik, Kadis Pemdesdukcapil, Biro Tapem. Sedangkan dari Komisi I hadir Dr Mardianto Manan, H Suprianto, Andi Darma Taufik.

Eddy berharap dengan digelarnya RDP ini partisipasi pemilih di Riau maksimal, sehingga menghasilkan wakil rakyat yang legitimate. Termasuk juga pada Pemilukada Tahun 2024 yang akan memilih kepala daerah menghasilkan pemimpin yang diharapkan rakyat.

“Kami sengaja menghadirkan OPD mitra, sehingga ada rencana aksi bersama, yang sinergis, dan berkelanjutan, dalam mendorong tahapan-tahapan Pemilu dan Pemilukada 2024,” kata Eddy.

Terkait pernyataan Ketua KPU Riau  yang mengatakan saat ini tengah berjalan tahapan Coklit, diharapkan bagaimana semua OPD yang diundang bisa mendorong partisipasinya. Agar informasi sampai ke masyarakat dengan efektif.

Ditegaskan Eddy, dalam rapat bersama tadi, terlihat beberapa penjelasan dari setiap OPD, bagaimana kemudian fungsi dan tugas mereka bisa dapat lebih sistematis dalam mendorong persiapan tahapan tahapan Pemilu.

"Seperti halnya pada tahapan Coklit, kita berharap agar Diskominfo bisa mendorong, agar program ini bisa terpublikasi dan tersampaikan info kepada masyarakat se Provinsi Riau. Sementara tugas lainnya, seperti data kependudukan yang terupdate, tentu perlu komunikasi yang intens antara Disdukcapil dengan KPU dan Bawaslu," kata Eddy

Pada kesempatan yang sama Ketua KPU Riau, M Ilham Yasir menuturkan bahwa akan ada tahapan yang dijalankan sepanjang kurang lebih dua tahun sejak tahun 2022 hingga awal Februari 2024, atau setara dengan 20 bulan.

"Kami berharap tahapan-tahapan ini, bisa didorong dan sinergisitas Pemerintah Provinsi Riau. Dan kami juga mengucapkan terima kasih, kepada komisi I, sehingga rapat ini dapat dilaksanakan dan dihadiri oleh OPD mitra, yang nantinya bersama sama mendorong paritipasi pemilih di tahun 2024," jelas Ilham.

Mardianto Manan dalam pernyataannya merekomendasikan, agar ada sebuah komunikasi yang intens, mulai dari apa saja tahapan yang akan dilalui, sehingga menjadi pedoman bagi OPD mitra komisi I, yang diturunkan dalam sebuah rencana aksi bersama, sehingga terlaksana program rencana aksi bersama mensukseskan Pemilu dan Pemilukada.

Sementara itu, Ketua KPU Riau Ilham Yasir juga menawarkan, bahwa ada ruang dimana publik bersama pemerintah daerah dapat aktif point E, pengumuman dan evaluasi dari masyarakat. 

"Jika ada warga ataupun kita yang belum masuk dalam data DPT, pada momen inilah bisa melakukan komplain. Jika ada komplain ternyata data diri yang belum masuk, saat inilah perlu dilakukan evaluasi," ujar Ilham. -vie