PHR Usul Gelar Bulan K3? Gubri: Sama Saja Menyiram Air ke Muka Saya

RIAUIN.COM - Gubernur Riau (Gubri), Syamsuar risau dengan rencana PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) yang menawarkan Gelaran Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional Tahun 2023 di Bumi Lancang Kuning dilaksanakan oleh BUMN itu.

Pasalnya, saat ini penerapan K3 di PT PHR sedang menjadi sorotan publik. Sejak Blok Rokan diambil alih PT PHR dari PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) pada Senin (9/8/2021) lalu, sudah 8 orang karyawan mitra kerja perusahaan itu tewas. 6 meninggal di lokasi kerja karena sakit dan 2 lainnya tewas karena kecelakaan kerja fatal.

Diketahui, peringatan Bulan K3 Nasional tahun ini, berlangsung dari tanggal 12 Januari dan puncaknya diperingati pada 12 Februari 2023 mendatang. Khusus di Riau, puncaknya dilaksanakan di Kota Dumai.

"Makanya kemarin itu, sempat Pak Feri menawarkan Bulan K3 dilaksanakan PHR. Kalau itu dilaksanakan PHR, sama saja nanti menyiram air ke muka saya," tegas Syamsuar saat rapat dengan Satuan Kerja Khusus (SKK) Migas bersama Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) di Ruang Melati Kantor Gubernur Riau, Selasa (7/2/2023).

Dijelaskan Syamsuar, dirinya adalah Pembina K3 dan telah menerima penghargaan terbaik di tingkat nasional secara berturut-turut.

"Berturut-turut saya dapat penghargaan Pembina K3 terbaik nasional karena tidak ada kecelakaan kerja di semua perusahaan yang ada di Riau. Tiba-tiba sekali meninggal, satu, dua, tiga, enam, tujuh sampai delapan," ujarnya kecewa.

Ia menekankan, permasalahan K3 ini harus menjadi perhatian semua pihak, baik SKK Migas, PT PHR, Sub Kontraktor dan seluruh elemen terkait lainnya.

"Ini harus menjadi perhatian, tidak sederhana bapak-ibu, meninggal dunia. Makanya kemarin banyak media, LSM yang menyorot hal ini. Dan itu wajar, karena selama ini tak pernah terjadi begitu," tegasnya.

Gubri berharap, tahun 2023 tidak ada lagi kecelakaan kerja seperti beberapa waktu lalu. Ia minta Kepala SKK Migas turut melakukan pengawasan pelaksanaan K3 di PT PHR dan seluruh mitra kerjanya.

"Tidak hanya melakukan pengawasan berkaitan kinerja mereka tapi juga pengawasan terhadap SOP terutama yang berkaitan dengan tenaga kerja disana," pungkasnya.

Terpisah sebelumnya, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Riau, Imron Rosyadi mengatakan, terkait kecelakaan kerja memang terdapat persoalan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Menurut Imron, pihaknya akan melaporkan temuan ini ke Dirjen Binwasnaker dan K3 Kemnaker, Pertamina Pusat, SKK Migas dan Kementerian ESDM.

"Ya, jadi ada persoalan di K3 itulah kenapa kami minta rapat khusus dengan SKK Migas Pusat dan Kementerian ESDM. Jadi kita ingin beberkan persoalan K3 di lapangan ini yang memang harus diperbaiki secara fundamental di sektor Migas ini," tegas Imron.

Ia mengungkapkan, kecelakaan kerja yang terjadi di sektor Migas akhir-akhir ini merupakan lemahnya pengawasan dari Ditjen Migas.

"Bahwa kecelakaan kerja yang terjadi di sektor migas akhir-akhir ini di Riau adalah lemahnya pengawasan dari Ditjen Migas. Disnakertrans Provinsi Riau tidak mau terus disalahkan, sebab persepsi perusahaan di sektor Migas mereka sudah mengikuti dan melaksanakan apa yg sudah dipersyaratkan oleh Ditjen Migas," tegas Imron.-dnr