LAMR Inhu dan DPRD Ingatkan Kejagung Potensi Konflik Sosial di Lahan DPG

RIAUIN.COM- Anggota Komisi II DPRD Inhu,Taufik Hendri mengatakan persoalan penegakan hukum PT Duta Palma Group (PT.DPG) mesti menjadi momentum bagi masyarakat untuk mendapatkan haknya berupa kebun kelapa sawit.

"Karena, bagi masyarakat tidak ada gunanya proses hukum tersebut jika tidak berdampak bagi kesejahteraan masyarakat setempat," kata Taufik, Rabu (1/2/2023) di Pematang Reba

Lebih lanjut, Taufik Hendri yang merupakan putra tempatan pada wilayah kebun duta palma group yang disita oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia tersebut jangan hanya menjadi angin segar bagi masyarakat karena masyarakat sudah lama berjuangan untuk mendapatkan haknya sesuai aturan yang berlaku.

Pada kesempatan yang sama, Ketua lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Kabupaten Indragiri Hulu,Datuk Seri Marwan MR mengingatkan Kejagung RI untuk bersungguh-sungguh melakukan proses hukum dengan berazaskan keadilan.

Selanjutnya, Marwan menyampaikan perlunya upaya melakukan antisipasi potensi terjadinya konflik sosial dilahan kebun kelapa sawit yang disita tersebut.

LAMR Inhu memandang apabila proses hukum tidak dilakukan secara komprehenship dan transparan maka dikhawatirkan akan menimbulkan persoalan baru yang bermuara konflik sosial ditengah masyarakat salah satunya sengketa lahan.

"Dan kita tidak ingin hal ini terjadi, LAMR Inhu siap membantu Kejagung RI dan pihak terkait dalam upaya mengantisipasi konflik dimaksud," tutur Datuk Seri Marwan MR dan hal ini diamini oleh Taufik Hendri anggota Komisi II DPRD Inhu dapil Inhu II. -gus