Capaian Program JKN Sembilan Kabupaten/Kota di Sumbar Ini Lebih dari 95 Persen

RIAUIN.COM - Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sudah mencakup 95 persen lebih penduduk di sembilan kabupaten dan kota di wilayah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar).

"Dari 19 kabupaten/kota di Sumbar, sembilan di antaranya telah mencapai status UHC (Universal Health Coverage)," kata Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Padang Yessy Rahimi di Kota Padang, Jumat.

Menurut data BPJS Kesehatan, cakupan Program JKN mencapai 98,56 persen di Kabupaten Pasaman; 95,66 persen di Kabupaten Pasaman Barat; dan 97,72 persen di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Dilansir dari antara, cakupan Program JKN di Kota Padang tercatat 95,38 persen, Kota Pariaman mencapai 99,81 persen, Kota Payakumbuh 96,86 persen, dan Kota Sawahlunto 99,85 persen.

Sedangkan di Kota Padang Panjang dan Kota Solok, Program JKN sudah mencakup 100 persen penduduk.

Di wilayah Provinsi Sumatera Barat, masih ada 10 kabupaten dan kota yang belum mencapai cakupan kesehatan semesta atau UHC berdasarkan data cakupan Program JKN.

Daerah yang belum mencapai UHC antara lain Kota Bukittinggi (93,00 persen), Kabupaten Agam (86,90 persen), Kabupaten Padang Pariaman (77,13 persen), Kabupaten Pesisir Selatan (79,58 persen), dan Kabupaten Limapuluh Kota (84,20 persen).

Daerah lain yang berdasarkan cakupan Program JKN belum mencapai UHC yakni Kabupaten Tanah Datar (86,11 persen), Dharmasraya (81,07 persen), Sijunjung (80,67 persen), Solok Selatan (89,75 persen), dan Solok (75,39 persen).

Secara keseluruhan, Program JKN tercatat sudah mencakup 87,96 persen penduduk di Provinsi Sumatera Barat.

Dari sekitar 5,6 juta penduduk Provinsi Sumatera Barat, sebanyak 4,9 juta orang di antaranya tercatat sudah menjadi peserta Program JKN, sebanyak 677.331 orang lainnya belum menjadi peserta program tersebut.

Yessy mengatakan, BPJS Kesehatan selama tahun 2023 akan melakukan pemetaan hingga di tingkat nagari di daerah-daerah yang cakupan programnya masih rendah serta berupaya untuk meningkatkan jumlah peserta JKN di daerah-daerah tersebut. (*)