BRIN Jajaki Kerja Sama Dengan LAM Riau

RIAUIN.COM- Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menjajaki kerja sama dengan Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Provinsi Riau dalam berbagai penelitian terutama berkatian dengan  bahasa, tradisi lisan, dan komunitas.  Peneliti BRIN di Riau, Dr Fatmawati Adnan diminta menjadi penghubung kedua lembaga untuk sinergitas itu.

Demikian kesimpulan pertemuan zoom antara BRIN dengan LAMR, Kamis (19/1/2023). Dari BRIN tampak  Kepala Organisasi Riset Arkeologi, Bahasa, dan Sastra Dr Herry Jogaswara MA, Kepala Pusat Riset Bahasa, Sastra, dan Komunitas Ade Mulyanah SPd, MHum, dan sejumlah peneliti di lembaga yang langsung berada di bawah Presiden itu.

Sedangkan dari LAMR terlihat Ketua Umum Dewan Pimpinan Harian (Ketum DPP) Datuk Seri H Taufik Ikram Jamil beserta pengurus lainnya seperti Dr Elmustian Rahman, Dr Sudirman Somari, Syaiful Anuar MPd, termasuk Dr Fatmawati Adnan yang juga Penyelaras Penelitian dan Pengembangan LAMR.

Sebelumnya, Datuk Seri Taufik Ikram Jamil mengatakan, LAMR sendiri sebetulnya sangat peduli dengan penelitian dan pengkajian. Pasalnya antara lain masih banyak khazanah Melayu Riau yang belum tergali, padahal penggalian tersebut amat perlu untuk menjulang fungsi LAMR yang antara lain melestarikan dan mewarisi khazanah adat.

Dia mencontohkan peradaban purba 10-40.000 SM yang ditemui tim dari UGM tahun 2009 belum diteliti secara maksimal, padahal diduga seangkatan dengan Sangiran, Jateng. Begitu juga sistem kekerabatan dan pemerintahan yang multi dimensional, seperti adanya penyatuan antara sistem adat dengan monarki.

Herry mengatakan, soal kekayaan khazanah Melayu Riau tak perlu diragukan. BRIN bisa bekerja sama dengan LAMR untuk menggali kekayaan tersebut berdasarkan skala prioritas.

"Jadi, harus cepat kita lakukan. Cari prioritasnya, segera kita susun program bulan depan ini, " kata Herry seraya menambahkan, pertengahan tahun, kegiatan ini sudah dapat dievaluasi untuk mengambil langkah berikutnya.

Dia menjelaskan kemungkinan skema kerja sama seperti soal pembiayaan. Begitu juga soal penglibatan instansi lain, seperti Dinas Kebudayaan. -rls