Kecewa Kinerja Kesra, Mahasiswa Unjuk Rasa di Kantor DPRD Pelalawan

RIAUIN.COM- Puluhan mahasiswa di Kabupaten Pelalawan menggelar aksi unjuk rasa di depan Halaman Kantor DPRD Kabupaten Pelalawan, Senin (20/1/2023). Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes atas kekecewaan mereka terhadap kinerja Bagian Kesra Pemkab Pelalawan.

Bagian Kesra Pemkab Pelalawan dinilai buruk dalam proses penentuan penerima bantuan pendidikan atau beasiswa yang dianggarkan pada APBD Kabupaten Pelalawan Tahun 2022. Aksi tersebut berlangsung damai dengan pengamanan dari pihak Polres Pelalawan.

Aksi unjuk rasa itu dikomandoi  Muhammad Firdaus dan Korlap I Taufik Hidayat dan Handi Eka Syahputra, Korlap II dan Indah Ananda sebagai Jenlap, sangat menyayangkan kinerja Kesra Kabupaten Pelalawan.

“Saya sebagai mahasiwa Pelalawan sekaligus koordinator lapangan pada aksi ini, sangat menyayangkan kinerja dari Kesra yang kami nilai sangat bobrok. Saya juga mengimbau kepada aparat untuk tidak anarkis dan jangan ada massa aksi kami yang disenggol,“ kata Eka.

Aksi yang berlangsung sekitar setengah jam diterik panas matahari, tidak membuat semangat para mahasiswa kendur, mereka tetap berjuang demi hak seluruh mahasiswa Pelalawan yang dinilai telah di rampas oleh Kesra. Dalam orasi tersebut mereka menyebutkan anggaran sebesar Rp10 miliar lebih tidak seimbang dengan jumlah mahasiswa yang lolos menerima beasiswa.

Firdaus selalu kordum dan juga Ketua Umum HIPMAWAN, meminta kepada DPRD untuk hadir dan menjumpai mereka di depan gerbang Gedung DPRD Pelalawan. Tak berselang lama, Ketua DPRD Pelalawan di dampingi perwakilan Komisi I dan seluruh jajaran serta aparat yang ikut mengawal aksi menjumpai para pengunjuk rasa.

“Dari 35 anggota Dewan yang ada di DPRD Pelalawan, yang saya ketahui hanya ada 2 yang mau menjumpai kami, sama meminta kepada Ketua DPRD Pelalawan untuk memanggil anggota DPRD yang lain. Setidaknya anggota DPRD yang tergabung di komisi I ini, kami baru mau menyampaikan tuntutan kami ini jika Kabag Kesra juga di hadirkan di depan kami,“ kata Firdaus.

Sebelumnya, Ketua DPRD Pelalawan Baharudin mengucapkan terima kasih kepada mahasiwa. Karena cuaca cukup panas, mereka disarankan untuk berdiskusi di dalam ruangan di gedung DPRD Pelalawan dan akan memanggil Sekdakab Pelalawan jika diperlukan.

Melalui diskusi panjang akhirnya massa menerima tawaran dari Ketua DPRD Pelalawan untuk berdiskusi di dalam gedung, dengan catatan Sekda juga ikut dalam pertemuan itu. Jika tidak, maka mereka akan tetap menunggu di luar dan melakukan aksi.

Saat pertemuan Firdaus selaku kordum membacakan beberapa tuntutan di antaranya adalah, pertama menuntut pihak kesra untuk merincikan secara detail dan tuntas anggaran bantuan pendidikan mahasiswa Pelalawan tahun 2022 dan kepada DPRD Komisi I untuk mengecekan dan mengawasi kinerja Kesra serta memintas LPJ bantuan pendidikan yang telah di kirim ke pusat. Kedua, meminta Bupati dan DPRD Pelalawan memperjelas, merincikan dan transparansi terkait Perbup Bantuan Beasiswa Pendidikan Tahun 2023 mendatang, ketiga menuntut DPRD dan Bupati untuk mencopot Kabag Kesra Kabupaten Pelalawan.

Diskusi dan perdebatan alot pun terus di lontarkan oleh kawan Mahasiwa dengan adu argumen yang di lontarkan ke pihak Kesra,

"Sudahlah, kami meminta kejelasan saja kepada Bapak (Baharuddin, red) karena dari tadi pihak bapak bertele-tele dalam menyampaikan informasi karena melenceng dari pembahasan tuntutan," ujar Taufik Hidayat selalu Korlap1.

Baharuddin akhirnya menanggapi tuntutan pertama dari mahasiswa karena bersangkutan dengan tugasnya sebagai DPRD. Namun tidak puas dengan penjelasan DPRD, Indah Ananda minta agar Kesra merincikan dana secara detail berdasarkan acuan resmi, bukan hanya peraturan yang tidak bisa mengikat seperti yang dijelaskan Ketua DPRD sebelumnya,

Indah Ananda juga merincikan data dan anggaran beasiswa berdasarkan data dan informasi yg indah dan kawan-kawan masa aksi kaji. Dari kuota dan anggaran perorang yg sudah kesra tetapkan pada bantuan pendidikan mahasiswa palalawan  tetap memiliki sisa sekitar Rp2,5  miliar
.
"Dari sini bisa kami duga bahwa pihak Kesra berniat untuk melakukan korupsi," ujar Indah.

Ditambah lagi dengan argument yg kuat dari masa aksi terkait kinerja Kesra membuat mereka terlihat panik. Apalagi perwakilan Kesra yang hadir tidak bisa menjawab pertanyaan dari mahasiswa.

Karena tak puas dengan jawaban bagian Kesra, mahasiswa pun menuding kinjer DPRD Pelalawan khususnya Komisi 1 tidak bagus karena tak mengawasi jalannya proses bantuan beasiswa Pemkab Pelalawan.

"Kalau saja bapak mengawasi dari sejak awal proses tidak akan terjadi kekacauan seperti ini," pungkasnya.

Agar pertemuan tak memakan waktu lama, Ketua DPRD Pelalawan dengan mengambil kesimpulan dan memintai kesiapan Kesra untuk transparan terkait masalah beasiswa ini. DPRD dan mahasiswa pun akhirnya sepakat akan melanjutkan pertemuan pada Rabu (4/1/2023) dan akan dihadiri Kabag Kesra sekaligus meminta agar Perbup 2022 disosialisasikan.  

"Dan kami mengingatkan kepada siapapun jangan pernah mengklaim aksi kami ini sebelum atau sesudah tuntutan kami terealisasi," ujar Firdaus. -del